Meneropong Demokrasi Indonesia Periode Mendatang, Prof Didik: Semakin Mundur
Minggu, 21 April 2024 - 20:51 WIB
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menyatakan perlembagaan demokrasi di Indonesia masih banyak membutuhkan evaluasi. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Perlembagaan demokrasi di Indonesia masih banyak membutuhkan evaluasi. Selama ini masyarakat terlalu fokus dengan personifikasi kepemimpinan dan didukung perilaku politisi yang mengenyampingkan demokrasi sehat.
“Kalau demokrasi itu seperti sekarang strukturnya, kemudian pelaku-pelakunya, behaviornya, maka pada periode mendatang bisa terjerumus kembali ke dalam kemunduran,” ujar Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru" secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun Bebas, Demokrasi Mundur
Alasan mengapa demokrasi Indonesia dianggap mengalami kemunduran, salah satunya lobi-lobi politik yang belakangan telah terjadi untuk pemerintahan mendatang.
“Dan semuanya akan ikut pemerintah. Berarti perilaku para politisi dan partai-partai itu tidak mempunyai satu kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi sehat,” ungkapnya.
“Jadi opisisi itu dianggap tidak penting. Check and balance dianggap tidak penting,” tambahnya.
“Kalau demokrasi itu seperti sekarang strukturnya, kemudian pelaku-pelakunya, behaviornya, maka pada periode mendatang bisa terjerumus kembali ke dalam kemunduran,” ujar Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru" secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun Bebas, Demokrasi Mundur
Alasan mengapa demokrasi Indonesia dianggap mengalami kemunduran, salah satunya lobi-lobi politik yang belakangan telah terjadi untuk pemerintahan mendatang.
“Dan semuanya akan ikut pemerintah. Berarti perilaku para politisi dan partai-partai itu tidak mempunyai satu kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi sehat,” ungkapnya.
“Jadi opisisi itu dianggap tidak penting. Check and balance dianggap tidak penting,” tambahnya.
Lihat Juga :