Refly Harun: Euforia Kemenangan Salah Satu Paslon Berdasarkan Penggelembungan Sirekap
Selasa, 19 Maret 2024 - 23:43 WIB
"Teori saya, Sirekap itu alat bantu kecurangan. Dia memandu 56-58 persen. Jadi pengumuman (perhitungan manual) besok pasti seperti hitungan Sirekap. Karena banyak dugaan penggelembungan suara di seluruh Indonesia, pemalsuan C1 hasil, banyak dipalsukan tanda tangan sama semua," kata Refly.
Karena banyak berbagai kecurangan, hal ini yang menjadi alasan KPU menutup aplikasi Sirekap. Dia menduga kalau kebanyakan suara di salah satu paslon maka akan menimbulkan kecurigaan semakin luas di masyarakat.
"Ada 45 juta DPT bermasalah, paling tidak ada 20 juta DPT bisa digunakan sewaktu-waktu. Ada surat suara tidak terpakai, dijadikan angka untuk dia. Modus kecurangannya banyak sekali. Kalau hanya berdasarkan hitungan yang berdasarkan algoritma. Yang kita harus kontrol itu 823.220 TPS. Dan tidak ada satu partai yang memiliki C1 lengkap, kalaupun lengkap belum tentu asli," ujarnya.
Refly menduga banyak hal berbagai modus dugaan kecurangan yang membuat Pemilu 2024 tidak memiliki legitimasi karena adanya dugaan intimidasi, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk dugaan kecurangan lainnya
"Jadi kita tidak bisa menutup mata Gentong Babi. Kalau ada aparat, kalau ada keberpihakan maka Pemilu ini sudah penuh dengan kecurangan. C Hasil yang dibaca Sirekap, yang dibaca pintar tidak sesuai. Ada C hasil diduga palsu, Indonesia itu begitu luasnya, yang bisa mengontrol itu hanya aparat. Jadi kalau bicara partai politik bisa mengontrol semua TPS, apalagi kalau ada dugaan oknum aparat bermain," kata Refly.
Karena banyak berbagai kecurangan, hal ini yang menjadi alasan KPU menutup aplikasi Sirekap. Dia menduga kalau kebanyakan suara di salah satu paslon maka akan menimbulkan kecurigaan semakin luas di masyarakat.
"Ada 45 juta DPT bermasalah, paling tidak ada 20 juta DPT bisa digunakan sewaktu-waktu. Ada surat suara tidak terpakai, dijadikan angka untuk dia. Modus kecurangannya banyak sekali. Kalau hanya berdasarkan hitungan yang berdasarkan algoritma. Yang kita harus kontrol itu 823.220 TPS. Dan tidak ada satu partai yang memiliki C1 lengkap, kalaupun lengkap belum tentu asli," ujarnya.
Refly menduga banyak hal berbagai modus dugaan kecurangan yang membuat Pemilu 2024 tidak memiliki legitimasi karena adanya dugaan intimidasi, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk dugaan kecurangan lainnya
"Jadi kita tidak bisa menutup mata Gentong Babi. Kalau ada aparat, kalau ada keberpihakan maka Pemilu ini sudah penuh dengan kecurangan. C Hasil yang dibaca Sirekap, yang dibaca pintar tidak sesuai. Ada C hasil diduga palsu, Indonesia itu begitu luasnya, yang bisa mengontrol itu hanya aparat. Jadi kalau bicara partai politik bisa mengontrol semua TPS, apalagi kalau ada dugaan oknum aparat bermain," kata Refly.
(jon)
Lihat Juga :