Netralitas Jokowi Dipertanyakan di Sidang PBB, Pengamat: Coreng Hitam Perjalanan Demokrasi
Sabtu, 16 Maret 2024 - 20:17 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Tangkapan layar YouTube Kemhan
JAKARTA - Netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024 dipertanyakan dalam sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab buka suara menanggapinya.
“Ini menjadi coreng hitam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia di mata internasional,” kata Fadhli kepada SINDOnews, Sabtu (16/3/2024).
Dia berpendapat, demokrasi Indonesia di era Jokowi jatuh pada titik nadir, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. “Jokowi sudah mencontohkan kepada dunia, demokrasi Indonesia yang sebelumnya dipandang, kini jatuh,” pungkasnya.
Baca juga: Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan di Sidang Komite HAM PBB
“Ini menjadi coreng hitam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia di mata internasional,” kata Fadhli kepada SINDOnews, Sabtu (16/3/2024).
Dia berpendapat, demokrasi Indonesia di era Jokowi jatuh pada titik nadir, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. “Jokowi sudah mencontohkan kepada dunia, demokrasi Indonesia yang sebelumnya dipandang, kini jatuh,” pungkasnya.
Baca juga: Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan di Sidang Komite HAM PBB
Lihat Juga :