Guru Besar se-Jabodetabek Desak DPR Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif
Kamis, 14 Maret 2024 - 22:23 WIB
Para guru besar dan akademisi meminta DPR segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Foto/Gedung DPR/SINDOnews
JAKARTA - Gabungan guru besar universitas se-Jabodetabek melakukan pertemuan di Kampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Para guru besar dan akademisi itu meminta DPR segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menyampaikan pertemuan tersebut diadakan karena rasa prihatin dengan kondisi demokrasi dan penegakkan hukum di Tanah Air. Ia mengatakan para guru besar dan akademisi meminta parlemen Senayan untuk segera menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat yang mengawasi kerja-kerja eksekutif.
"Kami meminta DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif, Presiden, agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional," jelas Ubedillah.
Ubaedillah melanjutkan pertemuan para Guru Besar bertajuk ‘Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Berbangsa dan Hak Kewarganegaraan’, itu pun menghasilkan rekomendasi dan tuntutan yang disebut "Seruan Salemba". Dalam rekomendasi dan tuntutan tersebut, Ubaedillah mengatakan para guru besar menyoroti pentingnya reformasi hukum yang transparan dan akuntabel.
"Mereka sepakat menekankan perlunya perubahan dalam produk perundang-undangan terkait politik, pemilu, dan peraturan lainnya. Reformasi semacam itu diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam sistem hukum dan politik Indonesia," kata Ubedillah.
Ubaedillah mengatakan, pemerintah juga seharusnya berinstropeksi agar ke depannya tidak lagi merumuskan hukum yang mengutamakan kepentingan segelintir orang saja.
"Dan pemerintah agar berbenah untuk tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang saja," tegas Ubedillah saat membacakan salah satu poin Seruan Salemba 2024.
Diketahui, Atas dasar-dasar tersebut, para guru besar menyampaikan sikap yang tertuang dalam 7 poin. Berikut isi lengkapnya:
Salah satu akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menyampaikan pertemuan tersebut diadakan karena rasa prihatin dengan kondisi demokrasi dan penegakkan hukum di Tanah Air. Ia mengatakan para guru besar dan akademisi meminta parlemen Senayan untuk segera menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat yang mengawasi kerja-kerja eksekutif.
"Kami meminta DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif, Presiden, agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional," jelas Ubedillah.
Baca Juga
Ubaedillah melanjutkan pertemuan para Guru Besar bertajuk ‘Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Berbangsa dan Hak Kewarganegaraan’, itu pun menghasilkan rekomendasi dan tuntutan yang disebut "Seruan Salemba". Dalam rekomendasi dan tuntutan tersebut, Ubaedillah mengatakan para guru besar menyoroti pentingnya reformasi hukum yang transparan dan akuntabel.
"Mereka sepakat menekankan perlunya perubahan dalam produk perundang-undangan terkait politik, pemilu, dan peraturan lainnya. Reformasi semacam itu diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam sistem hukum dan politik Indonesia," kata Ubedillah.
Ubaedillah mengatakan, pemerintah juga seharusnya berinstropeksi agar ke depannya tidak lagi merumuskan hukum yang mengutamakan kepentingan segelintir orang saja.
"Dan pemerintah agar berbenah untuk tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang saja," tegas Ubedillah saat membacakan salah satu poin Seruan Salemba 2024.
Diketahui, Atas dasar-dasar tersebut, para guru besar menyampaikan sikap yang tertuang dalam 7 poin. Berikut isi lengkapnya:
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda