Awal Puasa Ramadan 2024 Berbeda, MUI: Jangan Saling Marah
Minggu, 10 Maret 2024 - 14:56 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat tidak meributkan adanya perbedaan awal puasa Ramadan 2024. Foto/Danandaya Arya Putra
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat tidak meributkan adanya perbedaan awal puasa Ramadan 2024. MUI khawatir jika perbedaan itu terus diributkan justru akan mengganggu persaudaraan antarsesama umat Islam.
"Ya jangan saling marah. Nanti gara-gara ini orang Islam kok puasanya duluan, yang duluan juga bilang orang Islam kok Ramadannya kok beda. Janganlah. Biarkan perbedaan itu berjalan begitu saja, jangan sampai mengganggu, (menimbulkan) pertentangan, apalagi mengganggu ukhuwah," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim di Jakarta, Minggu (10/3/2024).
Dia menceritakan pengalaman perbedaan hari pertama puasa sebetulnya setiap tahunnya hampir terjadi. "Kita punya pengalaman beda-beda itu, nanti 1 Ramadannya beda, ternyata 1 Syawalnya bisa sama. Wis ben (biarkan saja), yang penting jangan berkelahi. Imbauannya saling menghormati sajalah," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 H pada Minggu, 10 Maret 2024, sore. Sidang Isbat akan dihelat di Auditorium H.M Rasjidi Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan ini akan digelar secara hybrid, daring, dan luring. Sidang rencana akan dilaksanakan sore nanti.
“Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” ujar Kamaruddin dalam keterangan, Minggu (10/3/2024).
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan, Sidang Isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam.
Selain itu, dia menambahkan sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya. Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang," katanya.
"Ya jangan saling marah. Nanti gara-gara ini orang Islam kok puasanya duluan, yang duluan juga bilang orang Islam kok Ramadannya kok beda. Janganlah. Biarkan perbedaan itu berjalan begitu saja, jangan sampai mengganggu, (menimbulkan) pertentangan, apalagi mengganggu ukhuwah," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim di Jakarta, Minggu (10/3/2024).
Dia menceritakan pengalaman perbedaan hari pertama puasa sebetulnya setiap tahunnya hampir terjadi. "Kita punya pengalaman beda-beda itu, nanti 1 Ramadannya beda, ternyata 1 Syawalnya bisa sama. Wis ben (biarkan saja), yang penting jangan berkelahi. Imbauannya saling menghormati sajalah," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 H pada Minggu, 10 Maret 2024, sore. Sidang Isbat akan dihelat di Auditorium H.M Rasjidi Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan ini akan digelar secara hybrid, daring, dan luring. Sidang rencana akan dilaksanakan sore nanti.
“Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” ujar Kamaruddin dalam keterangan, Minggu (10/3/2024).
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan, Sidang Isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam.
Selain itu, dia menambahkan sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya. Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang," katanya.
tulis komentar anda