Mahfud MD Dengar Perolehan Suara Ganjar-Mahfud Terkunci di 17 Persen sebelum Pencoblosan
Jum'at, 08 Maret 2024 - 21:33 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mendengar isu yang menyebut perolehan suara Ganjar-Mahfud terkunci di 17 persen sebelum pencoblosan atau pemungutan suara, Rabu, 14 Februari 2024. Foto/Riana Rizkia
JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mendengar isu yang menyebut perolehan suara Ganjar-Mahfud terkunci di 17 persen sebelum pencoblosan atau pemungutan suara, Rabu, 14 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam ini mempersilakan masyarakat untuk memberikan penilaian.
“Ya biar aja diolah oleh masyarakatlah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada, sudah dikunci sekian, dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya saja,” ujar Mahfud di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Hal tersebut dikatakan Mahfud merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Akibat dari adanya algoritma itu, suara capres-cawapres nomor urut 3 hanya bisa mencapai 17 persen.
Mahfud MD pun menilai bahwa hak angket memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemilu ke depan. Sependapat dengan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Mahfud mengatakan, hak angket harus digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Di samping itu, hak angket diperlukan agar penyalahgunaan uang dan kekuasaan tidak menjadi kebiasaan. "Kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata Pak JK ya," kata Mahfud.
Mahfud juga mengamini pernyataan JK yang menilai bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk. Namun, hal itu harus diklarifikasi, salah satu caranya ialah dengan hak angket.
"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," ucapnya.
“Ya biar aja diolah oleh masyarakatlah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada, sudah dikunci sekian, dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya saja,” ujar Mahfud di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Hal tersebut dikatakan Mahfud merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Akibat dari adanya algoritma itu, suara capres-cawapres nomor urut 3 hanya bisa mencapai 17 persen.
Mahfud MD pun menilai bahwa hak angket memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemilu ke depan. Sependapat dengan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Mahfud mengatakan, hak angket harus digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Di samping itu, hak angket diperlukan agar penyalahgunaan uang dan kekuasaan tidak menjadi kebiasaan. "Kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata Pak JK ya," kata Mahfud.
Mahfud juga mengamini pernyataan JK yang menilai bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk. Namun, hal itu harus diklarifikasi, salah satu caranya ialah dengan hak angket.
"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," ucapnya.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda