Mahfud MD Optimistis Usulan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Terus Bergulir di DPR
Jum'at, 08 Maret 2024 - 10:21 WIB
Cawapres Mahfud MD memberikan keterangan kepada media usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024). FOTO/MPI/RIANA RIZKIA
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD optimistis usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 akan terus bergulir dan tidak mandek di tengah jalan. Sejumlah partai politik telah menyuarakan usulan tersebut dalam rapat paripurna DPR, beberapa waktu lalu.
"Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak," kata Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Mahfud mengaku setuju dengan pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang memandang hak angket sangat diperlukan. Hal itu untuk mengklarifikasi dan membuka dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024. Sebab, pemilu kali ini menurut JK adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia sejak 1955.
"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," katanya.
Jika tidak ada hak angket, kata Mahfud, kecurangan pemilu yang selama ini menjadi dugaan bisa menjadi kebiasaan. "Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata Pak JK ya," katanya.
"Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak," kata Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Mahfud mengaku setuju dengan pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang memandang hak angket sangat diperlukan. Hal itu untuk mengklarifikasi dan membuka dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024. Sebab, pemilu kali ini menurut JK adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia sejak 1955.
"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," katanya.
Jika tidak ada hak angket, kata Mahfud, kecurangan pemilu yang selama ini menjadi dugaan bisa menjadi kebiasaan. "Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata Pak JK ya," katanya.
(abd)
tulis komentar anda