Wasekjen Demokrat Sebut Tak Ada yang Istimewa dari Pidato Jokowi
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 14:13 WIB
Wasekjen Demokrat Sebut Tak Ada yang Istimewa dari Pidato Jokowi
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan menilai, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD cenderung normatif. Namun, dia tetap mengapresiasi apa yang disampaikan Jokowi.
“Secara umum saya mengapresiasi semangat yang disampaikan dalam pidato presiden hari ini. Walau sepertinya yang disampaikan cenderung normatif saja, bahkan berbeda jauh dengan yang dirasakan rakyat saat ini,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat ini saat dihubungi, Jumat (14/8/2020). (Baca juga: Jokowi Singgung Perluasan Kesempatan Kerja lewat Penataan Regulasi)
Irwan menilai, pemerintah sudah ketinggalan kalau berbicara tentang lompatan besar dalam momentum krisis seperti hari ini. Karena faktanya, bukan lompatan besar yang diraih tetapi terjerumus dalam pertumbuhan ekonomi minus 5,32% pada kuartal II tahun 2020. (Baca juga: 75 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua DPR Ingin Produk Hukum Era Kolonial Diganti)
Kemudian, sambung anggota Komisi V DPR ini, dalam hal reformasi fundamental terkait cara pemerintah bekerja juga tidak terbukti. Faktanya, presiden sampai harus berkali-kali marah pada pembantunya karena lamban dalam bekerja menangani Covid-19 dan dampaknya.
“Kesiapsiagaan dan kecepatan kerja kabinet Jokowi seperti kalau tidak ada peristiwa Covid-19. Biasa-biasa saja, malah cenderung lamban,” ujar Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman itu. (Baca juga: AHY Satu-satunya Ketum Parpol Non-Pejabat di Sidang Tahunan MPR)
Selain itu, kata legislator asal Kalimantan Timur ini, bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, UMKM, korban PHK, program Kartu Prakerja, dan sebagainya masih rendah realisasinya. “Bahkan BPJS dan tarif listrik naik dan banyak iuran atau pajak ditarik dari rakyat. Perkembangan Covid-19 juga terus bertambah tiap harinya,” sesalnya.
Namun demikian, politisi yang akrab disapa Irwan Fecho ini sepakat dengan Jokowi bahwa pemerintah harus belajar cepat dari krisis kembar ini, pandemi dan ekonomi. Pembantu presiden harus bisa manfaatkan momentum krisis ini melakukan lompatan kemajuan, untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. “Jika tidak maka bangsa ini bisa makin terjerumus dalam pandemi berikut dampaknya,” imbuh Irwan.
Karena itu, mantan PNS ini berharap bahwa di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, pemerintah tidak hanya bicara tapi membuktikan kinerjanya kepada masyarakat di tengah kondisi krisis kembar ini.
“Harapan saya di hari kemerdekaan ini pemerintah jangan kesah maha (hanya bicara), harus benar-benar berjuang selamatkan dan sejahterakan rakyat. Harapan rakyat perjuangan kita semua. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit,” pungkasnya.
“Secara umum saya mengapresiasi semangat yang disampaikan dalam pidato presiden hari ini. Walau sepertinya yang disampaikan cenderung normatif saja, bahkan berbeda jauh dengan yang dirasakan rakyat saat ini,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat ini saat dihubungi, Jumat (14/8/2020). (Baca juga: Jokowi Singgung Perluasan Kesempatan Kerja lewat Penataan Regulasi)
Irwan menilai, pemerintah sudah ketinggalan kalau berbicara tentang lompatan besar dalam momentum krisis seperti hari ini. Karena faktanya, bukan lompatan besar yang diraih tetapi terjerumus dalam pertumbuhan ekonomi minus 5,32% pada kuartal II tahun 2020. (Baca juga: 75 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua DPR Ingin Produk Hukum Era Kolonial Diganti)
Kemudian, sambung anggota Komisi V DPR ini, dalam hal reformasi fundamental terkait cara pemerintah bekerja juga tidak terbukti. Faktanya, presiden sampai harus berkali-kali marah pada pembantunya karena lamban dalam bekerja menangani Covid-19 dan dampaknya.
“Kesiapsiagaan dan kecepatan kerja kabinet Jokowi seperti kalau tidak ada peristiwa Covid-19. Biasa-biasa saja, malah cenderung lamban,” ujar Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman itu. (Baca juga: AHY Satu-satunya Ketum Parpol Non-Pejabat di Sidang Tahunan MPR)
Selain itu, kata legislator asal Kalimantan Timur ini, bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, UMKM, korban PHK, program Kartu Prakerja, dan sebagainya masih rendah realisasinya. “Bahkan BPJS dan tarif listrik naik dan banyak iuran atau pajak ditarik dari rakyat. Perkembangan Covid-19 juga terus bertambah tiap harinya,” sesalnya.
Namun demikian, politisi yang akrab disapa Irwan Fecho ini sepakat dengan Jokowi bahwa pemerintah harus belajar cepat dari krisis kembar ini, pandemi dan ekonomi. Pembantu presiden harus bisa manfaatkan momentum krisis ini melakukan lompatan kemajuan, untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. “Jika tidak maka bangsa ini bisa makin terjerumus dalam pandemi berikut dampaknya,” imbuh Irwan.
Karena itu, mantan PNS ini berharap bahwa di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, pemerintah tidak hanya bicara tapi membuktikan kinerjanya kepada masyarakat di tengah kondisi krisis kembar ini.
“Harapan saya di hari kemerdekaan ini pemerintah jangan kesah maha (hanya bicara), harus benar-benar berjuang selamatkan dan sejahterakan rakyat. Harapan rakyat perjuangan kita semua. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit,” pungkasnya.
(nbs)
tulis komentar anda