Putusan MK, Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah sebelum Pemilu 2029
Kamis, 29 Februari 2024 - 19:11 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen harus diubah sebelum Pemilu 2029 berlangsung. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen harus diubah sebelum Pemilu 2029 berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan putusan perkara 166/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Menurut MK, ambang batas parlemen 4 persen harus diubah agar berlaku pada pemilu mendatang. "Norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu didesain untuk digunakan secara berkelanjutan, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/2/2024).
“Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029," sambungnya.
Baca juga: Ini Putusan MK soal Gugatan Ambang Batas Parlemen 4 Persen yang Diajukan Perludem
Menurut MK, ambang batas parlemen 4 persen harus diubah agar berlaku pada pemilu mendatang. "Norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu didesain untuk digunakan secara berkelanjutan, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/2/2024).
“Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029," sambungnya.
Baca juga: Ini Putusan MK soal Gugatan Ambang Batas Parlemen 4 Persen yang Diajukan Perludem
Lihat Juga :