Usul DPR Bentuk Pansus, Eep Saefulloh Singgung Sri Mulyani dan Dana Bansos
Jum'at, 23 Februari 2024 - 00:15 WIB
Bansos memang jadi sorotan banyak pihak, lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.
Pada Februari ini, Presiden mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp600 ribu.
Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang Pemilu.
"Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholder, jadi bukan hanya presiden dengan aparatnya, ya tentu saja presiden dengan aparatnya akan dipanggil," paparnya.
Menurutnya, tak hanya Presiden Jokowi dan Sri Mulyani, sejumlah pejabat lainnya juga akan dipanggil Pansus DPR. Misalnya, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, dan berbagai ahli hukum tata negara.
Pada Februari ini, Presiden mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp600 ribu.
Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan, kebijakan itu merupakan langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang Pemilu.
"Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholder, jadi bukan hanya presiden dengan aparatnya, ya tentu saja presiden dengan aparatnya akan dipanggil," paparnya.
Menurutnya, tak hanya Presiden Jokowi dan Sri Mulyani, sejumlah pejabat lainnya juga akan dipanggil Pansus DPR. Misalnya, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, dan berbagai ahli hukum tata negara.
Lihat Juga :