Indonesia Punya Hutan Tropis Luas, KLHK Singgung Deforestasi Jadi Ancaman
Rabu, 21 Februari 2024 - 22:04 WIB
Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam pertemuan nasional RBP REDD+ yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Foto/Istimewa
JAKARTA - Hutan tropis yang luas dimiliki Indonesia, menjadi ancaman adanya deforestasi. Hal ini yang kemudian menjadi fokus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Atas kondisi ini, Menteri LHK, Siti Nurbaya menegaskan harapannya, untuk optimalisasi pemanfaatan Result Based Payment (RBP) REDD+ yang disampaikan di hadapan gubernur dan organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda serta mitra terkait mekanisme kerja RBP.
"Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam forum global terkait implementasi REDD+," kata Menteri Siti dalam pertemuan nasional RBP REDD+ yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Karena merupakan salah satu negara berkembang terbesar yang masih memiliki hutan alam tropis yang cukup luas sekaligus memiliki potensi ancaman deforestasi yang cukup tinggi," tambahnya.
Dikatakan Menteri Siti, berbagai inisiatif dan kemitraan global telah diupayakan oleh Indonesia dalam konteks implementasi REDD+, baik di tingkat nasional maupun forum internasional.
"Dalam forum internasional terutama di kawasan Asia Pasifik, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor yang aktif menyuarakan agar negara-negara maju menunaikan kewajibannya dalam membantu negara berkembang untuk mempertahankan hutan alam yang masih tersisa melalui insentif positif program REDD+," jelasnya.
"Artinya kita harus dapat menunjukan bukti kinerja pengurangan emisi GRK terlebih dahulu dengan memenuhi segala persyaratannya untuk dapat memperoleh insentif positif dari program REDD+ yang dijalankan," tambah Menteri Siti.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat, antara lain melalui climate budget tagging, sukuk hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga berbagai pendanaan multilateral seperti Global Environment Facility (GEF).
Ia pun berharap, pemerintah daerah juga memiliki ownership dan komitmen yang sama kuatnya melalui climate budget tagging di level regional.
Pertemuan ini dihadiri Pejabat Tinggi Madya dan Pratama K/L terkait, Kepala BPDLH, mitra kerja KLHK, peneliti/pemerhati perubahan iklim, dan lembaga perantara. Dari Pemerintah Daerah turut hadir Gubernur Jambi, Pj. Gubernur Aceh, perwakilan Gubernur Kalimantan Timur, perwakilan Gubernur Papua, para Kepala Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Bappeda dari 38 Provinsi di Indonesia.
Atas kondisi ini, Menteri LHK, Siti Nurbaya menegaskan harapannya, untuk optimalisasi pemanfaatan Result Based Payment (RBP) REDD+ yang disampaikan di hadapan gubernur dan organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda serta mitra terkait mekanisme kerja RBP.
"Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam forum global terkait implementasi REDD+," kata Menteri Siti dalam pertemuan nasional RBP REDD+ yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Karena merupakan salah satu negara berkembang terbesar yang masih memiliki hutan alam tropis yang cukup luas sekaligus memiliki potensi ancaman deforestasi yang cukup tinggi," tambahnya.
Dikatakan Menteri Siti, berbagai inisiatif dan kemitraan global telah diupayakan oleh Indonesia dalam konteks implementasi REDD+, baik di tingkat nasional maupun forum internasional.
"Dalam forum internasional terutama di kawasan Asia Pasifik, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor yang aktif menyuarakan agar negara-negara maju menunaikan kewajibannya dalam membantu negara berkembang untuk mempertahankan hutan alam yang masih tersisa melalui insentif positif program REDD+," jelasnya.
"Artinya kita harus dapat menunjukan bukti kinerja pengurangan emisi GRK terlebih dahulu dengan memenuhi segala persyaratannya untuk dapat memperoleh insentif positif dari program REDD+ yang dijalankan," tambah Menteri Siti.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat, antara lain melalui climate budget tagging, sukuk hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga berbagai pendanaan multilateral seperti Global Environment Facility (GEF).
Ia pun berharap, pemerintah daerah juga memiliki ownership dan komitmen yang sama kuatnya melalui climate budget tagging di level regional.
Pertemuan ini dihadiri Pejabat Tinggi Madya dan Pratama K/L terkait, Kepala BPDLH, mitra kerja KLHK, peneliti/pemerhati perubahan iklim, dan lembaga perantara. Dari Pemerintah Daerah turut hadir Gubernur Jambi, Pj. Gubernur Aceh, perwakilan Gubernur Kalimantan Timur, perwakilan Gubernur Papua, para Kepala Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Bappeda dari 38 Provinsi di Indonesia.
(maf)
tulis komentar anda