Jokowi Tanggapi PDIP yang Siap Jadi Oposisi
Senin, 19 Februari 2024 - 11:47 WIB
Menurutnya, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Baca juga: Jokowi Akui Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Masalah Politik
Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," katanya.
Karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai. "Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," katanya.
Baca juga: Jokowi Akui Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Masalah Politik
Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," katanya.
Karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai. "Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," katanya.
(abd)
Lihat Juga :