Jokowi Tanggapi PDIP yang Siap Jadi Oposisi
Senin, 19 Februari 2024 - 11:47 WIB
loading...
Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media di RS Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Senin (19/2/2024). FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) yang siap menjadi oposisi pemerintahan ke depan. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari check and balance roda pemerintahan.
"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan untuk menjalankan tugas check and balance. Berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Baca juga: Sekjen Hasto Kristiyanto Tegaskan PDI Perjuangan Siap Menjadi Oposisi
Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam sebuah program di salah satu televisi swasta, Rabu (14/2/2024).
Menurutnya, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Baca juga: Jokowi Akui Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Masalah Politik
Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," katanya.
Karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai. "Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," katanya.
"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan untuk menjalankan tugas check and balance. Berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Baca juga: Sekjen Hasto Kristiyanto Tegaskan PDI Perjuangan Siap Menjadi Oposisi
Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam sebuah program di salah satu televisi swasta, Rabu (14/2/2024).
Menurutnya, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Baca juga: Jokowi Akui Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Masalah Politik
Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," katanya.
Karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai. "Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
