Ditonton 1 Juta Orang dalam 8 Jam, Ini Profil Tiga Pakar Tata Negara di Film Dirty Vote Kecurangan Pemilu 2024
Senin, 12 Februari 2024 - 09:34 WIB
Baca juga: TKN Prabowo-Gibran: Film Dokumenter Dirty Vote Berisi Fitnah dan Narasi Kebencian
Kedua, terdapat nama Bivitri Susanti. Wanita kelahiran 5 Oktober 1974 itu, merupakan orang mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Dia juga merupakan pakar hukum tata negara dan seorang akademisi.
Bivitri, bersama dengan PSHK, mendirikan sebuah sekolah hukum bernama Jentera. Kurikulum Jentera sendiri menitik beratkan pada pelajaran hukum-hukum dasar, bail pidana maupun perdata.
Terakhir, Feri Amsari adalah seorang dosen, akademikus dan juga sebagai seorang ahli hukum tata negara. Pria kelahiran 8 Oktober 1980 itu, juga dikenal sebagai peneliti senior dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2017 hingga 2023.
Sebelumnya diberitakan, Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga Ahli Hukum Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum ini secara terang benderang mengungkap kecurangan Pemilu 2024 dalam film yang tayang perdana pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB.
Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai bahwa film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian. Habiburokhman menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).
Kedua, terdapat nama Bivitri Susanti. Wanita kelahiran 5 Oktober 1974 itu, merupakan orang mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Dia juga merupakan pakar hukum tata negara dan seorang akademisi.
Bivitri, bersama dengan PSHK, mendirikan sebuah sekolah hukum bernama Jentera. Kurikulum Jentera sendiri menitik beratkan pada pelajaran hukum-hukum dasar, bail pidana maupun perdata.
Terakhir, Feri Amsari adalah seorang dosen, akademikus dan juga sebagai seorang ahli hukum tata negara. Pria kelahiran 8 Oktober 1980 itu, juga dikenal sebagai peneliti senior dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2017 hingga 2023.
Sebelumnya diberitakan, Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga Ahli Hukum Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum ini secara terang benderang mengungkap kecurangan Pemilu 2024 dalam film yang tayang perdana pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB.
Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai bahwa film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian. Habiburokhman menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).
Lihat Juga :