Pemilu 2024 Banyak Masalah, KBNU-UI Sampaikan Tausiah Kebangsaan
Sabtu, 10 Februari 2024 - 18:01 WIB
Selain dua masalah mendasar, KBNU-UI juga merujuk 'Pesan Kebangsaan Guru Besar UI' atas pengerahan terhadap aparatur negara, seperti ASN, TNI, dan Polri yang diduga terlibat secara aktif melakukan penggalangan massa untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
"Ada potensi bahwa pemilu kali ini mencoreng wajah demokrasi kita. Pemilu tidak dilaksanakan secara jujur dan adil," jelasnya.
Mencermati kondisi sosial-politik, ekonomi dan budaya bangsa saat ini KBNU-UI menyampaikan tausiah kebangsaan sebagai berikut:
1. Menyesalkan terjadinya "tragedi konstitusi" berupa pelanggaran etika berat dan prinsip demokrasi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
2. Menyesalkan terjadinya pelanggaran etika oleh semua komisioner KPU. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu yang berujung pada tidak dipercayanya hasil pemilu. Legitimasi pemilu akan dipertanyakan, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.
3. Menyerukan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil (jurdil). Mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif menjaga dan memantau pemilu agar berjalan dengan aman, damai, dan tanpa paksaan.
"Ada potensi bahwa pemilu kali ini mencoreng wajah demokrasi kita. Pemilu tidak dilaksanakan secara jujur dan adil," jelasnya.
Mencermati kondisi sosial-politik, ekonomi dan budaya bangsa saat ini KBNU-UI menyampaikan tausiah kebangsaan sebagai berikut:
1. Menyesalkan terjadinya "tragedi konstitusi" berupa pelanggaran etika berat dan prinsip demokrasi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
2. Menyesalkan terjadinya pelanggaran etika oleh semua komisioner KPU. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu yang berujung pada tidak dipercayanya hasil pemilu. Legitimasi pemilu akan dipertanyakan, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.
3. Menyerukan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil (jurdil). Mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif menjaga dan memantau pemilu agar berjalan dengan aman, damai, dan tanpa paksaan.
Lihat Juga :