Denny Indrayana Baca Gelagat Upaya Sistematis Ganggu Demokrasi Sejak Akhir 2022
Minggu, 04 Februari 2024 - 12:37 WIB
“Kenapa demikian? Karena sejak akhir tahun 2022 saat saya ada di Tanah Air liburan Natal dan Tahun Baru, saya sudah membaca gelagat kuat bagaimana ada upaya sistematis, terencana untuk mengganggu iklim demokrasi di Tanah Air,” katanya.
Sejak tahun 2022 ada wacana yang mencuat tentang perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode. Kemudian, juga adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
Denny mengatakan, rangkaian wacana ini harus dilihat ketika baru-baru ini tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye pada Rabu (24/1/2024). Apalagi saat ini putra sulung Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka sedang ikut kontestasi menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Nah ini semua yang kemudian harus dibaca ketika di ujungnya sekarang Presiden mencoba melegitimasi bahwa aturan Undang-Undang Pemilu memberikan kesempatan untuk berkampanye. Itulah cara membaca yang keliru, terutama kalau kita meletakkan teks Undang-Undang Pemilu itu pada konteksnya,” ujar Denny.
Bahkan, saat ini ruang-ruang publik telah dipenuhi berbagai intrik yang sangat kasat mata menunjukkan bagaimana Pemilu sebenarnya dari awal telah cacat dan tidak bisa dikatakan menghadirkan Pemilu yang free and fair.
Sejak tahun 2022 ada wacana yang mencuat tentang perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode. Kemudian, juga adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
Denny mengatakan, rangkaian wacana ini harus dilihat ketika baru-baru ini tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye pada Rabu (24/1/2024). Apalagi saat ini putra sulung Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka sedang ikut kontestasi menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Nah ini semua yang kemudian harus dibaca ketika di ujungnya sekarang Presiden mencoba melegitimasi bahwa aturan Undang-Undang Pemilu memberikan kesempatan untuk berkampanye. Itulah cara membaca yang keliru, terutama kalau kita meletakkan teks Undang-Undang Pemilu itu pada konteksnya,” ujar Denny.
Bahkan, saat ini ruang-ruang publik telah dipenuhi berbagai intrik yang sangat kasat mata menunjukkan bagaimana Pemilu sebenarnya dari awal telah cacat dan tidak bisa dikatakan menghadirkan Pemilu yang free and fair.
Lihat Juga :