DPR Terima Masukan MUI soal RUU Ciptaker dan BPIP
Rabu, 12 Agustus 2020 - 17:49 WIB
Wakil Ketua DPR Korpolkam, Azis Syamsuddin didampingi Wakil Ketua Baleg DPR M Nurdin menerima delegasi dari Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Siang tadi, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin didampingi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR M Nurdin menerima delegasi dari Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) . Kedatangan mereka dalam rangka untuk memberikan masukan terkait 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang cukup menyita perhatian publik yakni, RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ) dan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang rencananya akan diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( RUU BPIP ).
“Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ketum Pak Yanuar, Pak Wakil Ketua Umum dan jajaran MUI kami terima di dpr berkaitan dengan memberi masukan RUU Cipta Kerja pertama, kedua juga RUU HIP dan RUU BPIP,” ujar Azis seusai pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2020). (Baca juga: PAN Resmi Beri Dukungan, Zulhas Optimistis Gibran Dulang Suara 80%)
Azis menjelaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada MUI bahwa seluruh RUU ini ada di website resmi DPR dan bisa diakses di sana. Adapun masukan-masukan dari MUI menjadk sesuatu yang sangat berharga dan pihaknya akan meneruskan ini ke anggota yang ada di Baleg yang mana, MUI memberikan banyak masukan.
“Yaitu berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi itu haus dikuatkan. Kemudian mengenai tenaga kerja kemudian juga mengenai sertifikasi dan sertifikasi halal dan standar halal itu tetap di MUI dan terakhir tentang kewenangan kewenangan daerah yang tetap dipertahankan,” papar Azis.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan dalam pertemuan tersebut ia didampingi oleh Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PDIP M Nurdin dan Anggota Baleg dari Fraksi Golkar John Kennedy Azis. “Untuk itu, masukan-masukan ini kami terima, ini sudah menjadi pembahasan tinggal nanti dilihat di website seluruh jajaran MUI untuk menjadi bahan,” ucapnya.
Wakil Metua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan diskusi dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan Baleg sudah berjalan dengan sangat berarti dan mencerahkan. Dalam diskusi itu, MUI menyampaikan sikapnya kepada DPR tentang RUU Ciptaker khususnya, dan juga RUU yang lain.
“Sebagai bukti bahwa MUI memiliki sense of crisis, sense of belonging dan sense of responsibility,” katanya di kesempatan sama.
Menurut dia, MUI sebagai bagian dari elemen anak anak bangsa yang menginginkan negara ini maju, sukses dan jaya dan atas izin Allah menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara industri lainnya di negara ini.
Oleh karena itu, sambung Muhyiddin, pihaknya sangat berharap agar masukan-masukan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam merumuskan RUU tersebut karena tujuan MUI adalah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini.
“Sehingga dia akan terbebas dari berbagai macam penyakit masyarakat dan akn menjadi negara yang baldatun tauyibatun warobbun ghofur. Dan kami sudah diberikan janji oleh Bapak Ketua bahwa pembahasan RUU tersebut dilakukan secara transparan,” terangnya. (Baca juga: Waspada, 33 Kabupaten/Kota Berada di Zona Merah COVID-19)
Karena itu, Muhyiddin berharap bahwa MUI bisa terus memantau perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR. “Apabila memang nanti ada hal hal yang mungkin merugikan rakyat dan menganggu kedaulatan negara, maka kami tidak segan segan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada mereka, mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian,” tutupnya.
“Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ketum Pak Yanuar, Pak Wakil Ketua Umum dan jajaran MUI kami terima di dpr berkaitan dengan memberi masukan RUU Cipta Kerja pertama, kedua juga RUU HIP dan RUU BPIP,” ujar Azis seusai pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2020). (Baca juga: PAN Resmi Beri Dukungan, Zulhas Optimistis Gibran Dulang Suara 80%)
Azis menjelaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada MUI bahwa seluruh RUU ini ada di website resmi DPR dan bisa diakses di sana. Adapun masukan-masukan dari MUI menjadk sesuatu yang sangat berharga dan pihaknya akan meneruskan ini ke anggota yang ada di Baleg yang mana, MUI memberikan banyak masukan.
“Yaitu berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi itu haus dikuatkan. Kemudian mengenai tenaga kerja kemudian juga mengenai sertifikasi dan sertifikasi halal dan standar halal itu tetap di MUI dan terakhir tentang kewenangan kewenangan daerah yang tetap dipertahankan,” papar Azis.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan dalam pertemuan tersebut ia didampingi oleh Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PDIP M Nurdin dan Anggota Baleg dari Fraksi Golkar John Kennedy Azis. “Untuk itu, masukan-masukan ini kami terima, ini sudah menjadi pembahasan tinggal nanti dilihat di website seluruh jajaran MUI untuk menjadi bahan,” ucapnya.
Wakil Metua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan diskusi dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan Baleg sudah berjalan dengan sangat berarti dan mencerahkan. Dalam diskusi itu, MUI menyampaikan sikapnya kepada DPR tentang RUU Ciptaker khususnya, dan juga RUU yang lain.
“Sebagai bukti bahwa MUI memiliki sense of crisis, sense of belonging dan sense of responsibility,” katanya di kesempatan sama.
Menurut dia, MUI sebagai bagian dari elemen anak anak bangsa yang menginginkan negara ini maju, sukses dan jaya dan atas izin Allah menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara industri lainnya di negara ini.
Oleh karena itu, sambung Muhyiddin, pihaknya sangat berharap agar masukan-masukan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam merumuskan RUU tersebut karena tujuan MUI adalah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini.
“Sehingga dia akan terbebas dari berbagai macam penyakit masyarakat dan akn menjadi negara yang baldatun tauyibatun warobbun ghofur. Dan kami sudah diberikan janji oleh Bapak Ketua bahwa pembahasan RUU tersebut dilakukan secara transparan,” terangnya. (Baca juga: Waspada, 33 Kabupaten/Kota Berada di Zona Merah COVID-19)
Karena itu, Muhyiddin berharap bahwa MUI bisa terus memantau perkembangan pembahasan RUU tersebut di DPR. “Apabila memang nanti ada hal hal yang mungkin merugikan rakyat dan menganggu kedaulatan negara, maka kami tidak segan segan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada mereka, mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian,” tutupnya.
(kri)
tulis komentar anda