Berdampak pada Ketahanan Keluarga, PKS dan AMIN Berencana Revisi UU Cipta Kerja

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama pasangan Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) siap merevisi UU Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab UU tersebut dinilai berdampak pada buruh dan ketahanan keluarga.

Hal itu dibahas saat diskusi publik dengan tema “Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga” yang diselenggarakan di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan.

Diskusi ini dihadiri oleh ratusan pekerja dan aktivis buruh serta pengemudi ojek online tersebut dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Co-Captain Times AMIN Tom Lembong, Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra MH, dan Tokoh Perempuan Dr. Dinar Dewi Kania.





Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut menyatakan, UU Ciptaker telah melemahkan hak-hak pekerja, membuat pekerja semakin sulit dan menderita.

“Salah satu elemen masyarakat yang paling terdampak dari diberlakukannya UU Cipta Kerja adalah buruh atau pekerja. UU Cipta Kerja telah melemahkan hak-hak pekerja, membuat pekerja semakin sulit dan menderita,” kata Syaikhu, Jumat (2/2/2024).

Syaikhu mencontohkan beberapa dampak negatif dari UU Ciptaker bagi pekerja, antara lain membentangkan karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), membuat upah semakin rendah dan tidak layak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dipermudah, pesangon dipangkas, outsourcing tanpa batas, serta pelemahan eksistensi serikat pekerja atau buruh.



“Pelemahan pada hak-hak buruh tersebut secara otomatis akan berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan pekerja. Bagaimana mau memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, jika upahnya saja tidak mencukupi? Bagaimana mau membangun rumah tangga yang harmonis, jika pekerjaan tidak aman dan tidak ada perlindungan?” tanyanya.