Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah dalam Ciptakan Kepastian Hukum
Kamis, 01 Februari 2024 - 17:05 WIB
Peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung Griya Adhyaksa Narendra dan pengukuhan nama Jalan Jaksa Agung R Soeprapto oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R Narendra Jatna, di Mengwi Badung, Bali, Selasa 30 Januari 2024. Foto/Istimewa
JAKARTA - Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum. Pandangan ini terungkap dalam peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung Griya Adhyaksa Narendra dan pengukuhan nama Jalan Jaksa Agung R Soeprapto oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R Narendra Jatna, di Mengwi Badung, Bali, Selasa 30 Januari 2024.
Bupati Badung, Giri Prasta mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Badung oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Bali merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Badung atas sinergi dan kerja sama yang sangat baik selama ini.
Menurutnya, kerja sama dan koordinasi yang padu mutlak dibutuhkan, mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan pariwisata dan MICE internasional sehingga mengharuskan adanya jaminan kepastian hukum dalam upaya menciptakan iklim investasi yang baik.
"Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan dan jajaran Forkopimda lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menjadi semakin kuat," kata Bupati Giri Prasta dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024).
"Hal ini telah dibuktikan dengan adanya pembinaan dari pihak Kejaksaan dan sinergitas yang kuat dengan seluruh jajaran Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Badung bisa mencapai dan melampaui target pembangunan di segala sektor. Kami masyarakat dan Giri Prasta tegak lurus dengan Kejaksaan, dan selalu berpihak pada regulasi/law enforcement," tambahnya.
Adapun pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Badung ini meliputi pembangunan asrama pegawai, tempat parkir motor, pemasangan kanopi dan cctv digital dengan dana belanja hibah pada APBD perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebesar Rp7.315.880.832.
Hal ini selaras dengan kebijakan pembangunan yang senantiasa patuh dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung upaya penegakan hukum.
Menurut Giri Prasta segala capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung bukan semata-mata karena dirinya yang jadi Bupati, dan bukan juga karena Adi Arnawa yang jadi Sekda. Namun ini bagian dari hasil kerja keras dan sinergi yang sangat kuat antara jajaran Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kejari beserta seluruh jajaran Forkopimda.
"Semua tim kami di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan pendampingan hukum, sehingga mereka nyaman dan tidak merasa khawatir dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Kami tidak pernah berpikir sedikitpun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itulah yang kami iktiarkan dan komitmenkan agar Badung menjadi Badung hebat dan Badung juara," ungkapnya.
Bupati Badung, Giri Prasta mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Badung oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Bali merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Badung atas sinergi dan kerja sama yang sangat baik selama ini.
Menurutnya, kerja sama dan koordinasi yang padu mutlak dibutuhkan, mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan pariwisata dan MICE internasional sehingga mengharuskan adanya jaminan kepastian hukum dalam upaya menciptakan iklim investasi yang baik.
"Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan dan jajaran Forkopimda lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menjadi semakin kuat," kata Bupati Giri Prasta dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024).
"Hal ini telah dibuktikan dengan adanya pembinaan dari pihak Kejaksaan dan sinergitas yang kuat dengan seluruh jajaran Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Badung bisa mencapai dan melampaui target pembangunan di segala sektor. Kami masyarakat dan Giri Prasta tegak lurus dengan Kejaksaan, dan selalu berpihak pada regulasi/law enforcement," tambahnya.
Adapun pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Badung ini meliputi pembangunan asrama pegawai, tempat parkir motor, pemasangan kanopi dan cctv digital dengan dana belanja hibah pada APBD perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebesar Rp7.315.880.832.
Hal ini selaras dengan kebijakan pembangunan yang senantiasa patuh dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung upaya penegakan hukum.
Menurut Giri Prasta segala capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung bukan semata-mata karena dirinya yang jadi Bupati, dan bukan juga karena Adi Arnawa yang jadi Sekda. Namun ini bagian dari hasil kerja keras dan sinergi yang sangat kuat antara jajaran Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kejari beserta seluruh jajaran Forkopimda.
"Semua tim kami di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan pendampingan hukum, sehingga mereka nyaman dan tidak merasa khawatir dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Kami tidak pernah berpikir sedikitpun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itulah yang kami iktiarkan dan komitmenkan agar Badung menjadi Badung hebat dan Badung juara," ungkapnya.
tulis komentar anda