Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Timnas Amin: Harus Jadi Contoh Buat Presiden dan Menteri Lainnya
Rabu, 31 Januari 2024 - 21:04 WIB
Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) diapresiasi oleh Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin). Foto/MPI
JAKARTA - Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) diapresiasi oleh Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin). Juru Bicara Timnas Amin Muhammad Ramli Rahim menilai langkah yang diambil Mahfud tersebut harus menjadi contoh bagi presiden dan menteri lainnya yang terlibat kampanye.
"Apa yang dilakukan Pak Mahfud dengan mundur dari kabinet harus bisa menjadi contoh buat pejabat lain. Khususnya bagi presiden dan menteri lainnya yang terlibat kampanye," kata Ramli dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).
Ramli menambahkan seorang pejabat publik seperti Mahfud MD yang terlibat sebagai kandidat di Pilpres 2024 memang harus mundur bahkan sejak ditetapkan sebagai cawapres. Dengan begitu, kata Ramli, masyarakat menjadi tahu posisi sebenarnya dari seseorang tersebut.
"Jadi bisa menyatukan diri secara jelas sebagai kandidat. Kemudian mereka berkampanye juga jelas bahwa mereka sedang berkampanye," ucapnya.
Ramli melanjutkan, mengingat sebelumnya, bahkan sampai saat ini masih banyak pejabat publik yang seperti berkampanye atau bahkan berkampanye, tetapi tidak jelas diketahui masyarakat. Jadinya seperti seseorang yang tidak beretika.
"Jadi banyak orang di negeri ini yang memang tidak menjalankan etika publik dengan baik, bahkan menabrak aturan. Seorang pejabat negara itu kan boleh berkampanye yang pertama dia sedang cuti, kedua dia terdaftar sebagai tim sukses, kemudian ketiga tidak boleh menggunakan fasilitas negara," imbuhnya.
"Apa yang dilakukan Pak Mahfud dengan mundur dari kabinet harus bisa menjadi contoh buat pejabat lain. Khususnya bagi presiden dan menteri lainnya yang terlibat kampanye," kata Ramli dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).
Ramli menambahkan seorang pejabat publik seperti Mahfud MD yang terlibat sebagai kandidat di Pilpres 2024 memang harus mundur bahkan sejak ditetapkan sebagai cawapres. Dengan begitu, kata Ramli, masyarakat menjadi tahu posisi sebenarnya dari seseorang tersebut.
"Jadi bisa menyatukan diri secara jelas sebagai kandidat. Kemudian mereka berkampanye juga jelas bahwa mereka sedang berkampanye," ucapnya.
Ramli melanjutkan, mengingat sebelumnya, bahkan sampai saat ini masih banyak pejabat publik yang seperti berkampanye atau bahkan berkampanye, tetapi tidak jelas diketahui masyarakat. Jadinya seperti seseorang yang tidak beretika.
"Jadi banyak orang di negeri ini yang memang tidak menjalankan etika publik dengan baik, bahkan menabrak aturan. Seorang pejabat negara itu kan boleh berkampanye yang pertama dia sedang cuti, kedua dia terdaftar sebagai tim sukses, kemudian ketiga tidak boleh menggunakan fasilitas negara," imbuhnya.
(rca)
tulis komentar anda