Masyarakat Diimbau Berperan Aktif Cegah Penyebaran Hoaks Pemilu 2024
Selasa, 30 Januari 2024 - 16:57 WIB
"Kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoaks sering menggunakan judul yang sensasional. Kemudian, cermati alamat website sumber berita," katanya dalam acara Ngobrol Bareng Legislator (Ngobras) dengan tema "Menjadi Pejuang Anti Hoaks di Dunia Digital” Selasa (30/1/2024).
Baca juga: Kominfo Sebut Hoaks Pemilu 2024 Lebih Rendah Dibanding Tahun 2019
Dewan Pers mencatat ada 43.000 portal berita yang ada di Indonesia, namun portal resmi yang terverifikasi Dewan Pers hanya kurang dari 300 situs. Karena itu, terdapat puluhan ribu portal berita yang dapat menjadi sumber berita bohong, sehingga masyarakat harus memeriksa fakta dengan cara mencermati apakah portal merupakan terbitan institusi resmi.
Masyarakat juga harus dapat membedakan fakta dan opini, serta keaslian foto atau video yang menyertai berita tersebut. “Saat ini kita sudah harus menerapkan langkah menjadi agen perubahan antihoaks,” ujar Ketua Bidang Studi Sains Informatika UPN Veteran Jakarta Radita Gera Tayibnapis.
Menurut Radita, saat ini telah memasuki masa era kebenaran atau post truth, yang komponennya di antaranya hoaks, fake news, bias, information twist dan hate speech yang berdampak pada cyber bullying. "Penyebaran konten hoaks membuat masyarakat benci terhadap problem yang memiliki sentimen negatif," ujar Radita.
Media sosial menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak terkontrol termasuk upaya menyebarkan kabar kebohongan untuk melawan pihak rival. Elemen utama hoaks di ruang siber berhubungan dengan agen atau masyarakat yang memproduksi pesan hoaks dan disampaikan pada masyarakat.
Baca juga: Kominfo Sebut Hoaks Pemilu 2024 Lebih Rendah Dibanding Tahun 2019
Dewan Pers mencatat ada 43.000 portal berita yang ada di Indonesia, namun portal resmi yang terverifikasi Dewan Pers hanya kurang dari 300 situs. Karena itu, terdapat puluhan ribu portal berita yang dapat menjadi sumber berita bohong, sehingga masyarakat harus memeriksa fakta dengan cara mencermati apakah portal merupakan terbitan institusi resmi.
Masyarakat juga harus dapat membedakan fakta dan opini, serta keaslian foto atau video yang menyertai berita tersebut. “Saat ini kita sudah harus menerapkan langkah menjadi agen perubahan antihoaks,” ujar Ketua Bidang Studi Sains Informatika UPN Veteran Jakarta Radita Gera Tayibnapis.
Menurut Radita, saat ini telah memasuki masa era kebenaran atau post truth, yang komponennya di antaranya hoaks, fake news, bias, information twist dan hate speech yang berdampak pada cyber bullying. "Penyebaran konten hoaks membuat masyarakat benci terhadap problem yang memiliki sentimen negatif," ujar Radita.
Media sosial menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak terkontrol termasuk upaya menyebarkan kabar kebohongan untuk melawan pihak rival. Elemen utama hoaks di ruang siber berhubungan dengan agen atau masyarakat yang memproduksi pesan hoaks dan disampaikan pada masyarakat.
Lihat Juga :