Masyarakat Diimbau Berperan Aktif Cegah Penyebaran Hoaks Pemilu 2024
Selasa, 30 Januari 2024 - 16:57 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Subarna mengimbau masyarakat untuk mawas diri terhadap penyebaran hoaks saat Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoaks. Terutama saat ini di mana sedang berlangsung rangkaian Pemilu 2024 yang informasinya rentan tercemar hoaks.
Seperti diketahui, hoaks merupakan berita bohong yang disampaikan pada publik melalui media elektronik yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, pencemaran nama baik, kebencian, dan kekerasan yang digunakan untuk mencari kepentingan pribadi.
Anggota Komisi I DPR RI Subarna menyampaikan meski tidak ada undang-undang yang secara langsung menyebutkan tentang hoaks, namun di Indonesia penyebaran berita dalam konteks penyiaran sudah diatur dengan konsekuensi pidana yang jelas.
Menurut Suabrna, penting diketahui cara mengidentifikasi berita bohong agar dalam masa rentan seperti saat ini, masyarakat mawas terhadap peredaran berita-berita yang tidak menguntungkan.
"Kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoaks sering menggunakan judul yang sensasional. Kemudian, cermati alamat website sumber berita," katanya dalam acara Ngobrol Bareng Legislator (Ngobras) dengan tema "Menjadi Pejuang Anti Hoaks di Dunia Digital” Selasa (30/1/2024).
Dewan Pers mencatat ada 43.000 portal berita yang ada di Indonesia, namun portal resmi yang terverifikasi Dewan Pers hanya kurang dari 300 situs. Karena itu, terdapat puluhan ribu portal berita yang dapat menjadi sumber berita bohong, sehingga masyarakat harus memeriksa fakta dengan cara mencermati apakah portal merupakan terbitan institusi resmi.
Masyarakat juga harus dapat membedakan fakta dan opini, serta keaslian foto atau video yang menyertai berita tersebut. “Saat ini kita sudah harus menerapkan langkah menjadi agen perubahan antihoaks,” ujar Ketua Bidang Studi Sains Informatika UPN Veteran Jakarta Radita Gera Tayibnapis.
Seperti diketahui, hoaks merupakan berita bohong yang disampaikan pada publik melalui media elektronik yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, pencemaran nama baik, kebencian, dan kekerasan yang digunakan untuk mencari kepentingan pribadi.
Anggota Komisi I DPR RI Subarna menyampaikan meski tidak ada undang-undang yang secara langsung menyebutkan tentang hoaks, namun di Indonesia penyebaran berita dalam konteks penyiaran sudah diatur dengan konsekuensi pidana yang jelas.
Menurut Suabrna, penting diketahui cara mengidentifikasi berita bohong agar dalam masa rentan seperti saat ini, masyarakat mawas terhadap peredaran berita-berita yang tidak menguntungkan.
"Kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoaks sering menggunakan judul yang sensasional. Kemudian, cermati alamat website sumber berita," katanya dalam acara Ngobrol Bareng Legislator (Ngobras) dengan tema "Menjadi Pejuang Anti Hoaks di Dunia Digital” Selasa (30/1/2024).
Dewan Pers mencatat ada 43.000 portal berita yang ada di Indonesia, namun portal resmi yang terverifikasi Dewan Pers hanya kurang dari 300 situs. Karena itu, terdapat puluhan ribu portal berita yang dapat menjadi sumber berita bohong, sehingga masyarakat harus memeriksa fakta dengan cara mencermati apakah portal merupakan terbitan institusi resmi.
Masyarakat juga harus dapat membedakan fakta dan opini, serta keaslian foto atau video yang menyertai berita tersebut. “Saat ini kita sudah harus menerapkan langkah menjadi agen perubahan antihoaks,” ujar Ketua Bidang Studi Sains Informatika UPN Veteran Jakarta Radita Gera Tayibnapis.
tulis komentar anda