DPP IMM Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden dan Menteri Boleh Berpihak di Pemilu 2024
Kamis, 25 Januari 2024 - 20:59 WIB
Menurut Zaki, pernyataan Jokowi tersebut yang diucapkan dalam masa pemilu dan merupakan tahun terakhir kekuasaannya sebagai Presiden, bukan sebagai seorang negarawan. "Dengan saat ini yang mempunyai konflik kepentingan yang ia miliki ketika anak kandungnya menjadi cawapres, dan apabila tidak menarik ucapan tersebut, akan sulit bagi Presiden Jokowi untuk dikenang sebagai seorang negarawan," katanya.
Pernyataan Jokowi juga memunculkan ketidaksetaraan dalam pemilu. Membolehkan menterinya untuk terlibat dalam kampanye, meskipun dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di lapangan ketika kampanya.
"Meskipun secara individu hak politik dan privat mereka diakui, kehadiran pejabat tinggi negara dalam kampanye dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat yang mendapat dukungan mereka," tandasya.
Sikap Jokowi juga berpotensi merusak integritas pemilu. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, diharapkan menjadi lambang integritas dan netralitas dalam proses pemilu.
Memberikan izin kepada pejabat negara untuk terlibat secara aktif dalam kampanye dapat menimbulkan keraguan akan netralitas dan integritas lembaga negara dan berpotensi membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap keadilan pemilu.
"Keputusan untuk membiarkan pejabat negara terlibat dalam kampanye dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan independensi lembaga pemerintahan. Masyarakat mungkin merasa bahwa ada preferensi yang diberikan kepada kandidat tertentu, mengurangi kepercayaan pada proses pemilu sehingga tidak menciptakan iklim yang demokratis," tuturnya.
Pernyataan Jokowi juga memunculkan ketidaksetaraan dalam pemilu. Membolehkan menterinya untuk terlibat dalam kampanye, meskipun dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di lapangan ketika kampanya.
"Meskipun secara individu hak politik dan privat mereka diakui, kehadiran pejabat tinggi negara dalam kampanye dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat yang mendapat dukungan mereka," tandasya.
Sikap Jokowi juga berpotensi merusak integritas pemilu. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, diharapkan menjadi lambang integritas dan netralitas dalam proses pemilu.
Memberikan izin kepada pejabat negara untuk terlibat secara aktif dalam kampanye dapat menimbulkan keraguan akan netralitas dan integritas lembaga negara dan berpotensi membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap keadilan pemilu.
"Keputusan untuk membiarkan pejabat negara terlibat dalam kampanye dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan independensi lembaga pemerintahan. Masyarakat mungkin merasa bahwa ada preferensi yang diberikan kepada kandidat tertentu, mengurangi kepercayaan pada proses pemilu sehingga tidak menciptakan iklim yang demokratis," tuturnya.
Lihat Juga :