Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, Timnas AMIN: Tak Memberikan Rasa Keadilan
Rabu, 24 Januari 2024 - 11:47 WIB
Jubir Timnas AMIN Nur Iswan mengatakan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Foto/MPI
JAKARTA - Tim nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) angkat bicara perihal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak.
Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Nur Iswan mengatakan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Dia menilai pernyataan tersebut tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.
"Masyarakat luas sesungguhnya berharap besar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap adil kepada semua paslon," kata Nur Iswan, Rabu (24/1/2024).
Nur Iswan menilai pernyataan keberpihakan Jokowi tersebut membuat khawatir masyarakat. Hal itu karena setiap ucapan presiden oleh masyarakat Indonesia khususnya aparatur sipil negara ditafsirkan sebagai perintah untuk ikut memiih.
"Dalam kultur politik kita, keberpihakan Presiden secara telanjang dikhawatirkan diikuti atau ditafsirkan lain dan berbeda serta bisa berlebihan oleh aparat pemerintah atau aparat negara lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Jokowi mengatakan meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. "Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Nur Iswan mengatakan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Dia menilai pernyataan tersebut tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.
"Masyarakat luas sesungguhnya berharap besar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap adil kepada semua paslon," kata Nur Iswan, Rabu (24/1/2024).
Nur Iswan menilai pernyataan keberpihakan Jokowi tersebut membuat khawatir masyarakat. Hal itu karena setiap ucapan presiden oleh masyarakat Indonesia khususnya aparatur sipil negara ditafsirkan sebagai perintah untuk ikut memiih.
"Dalam kultur politik kita, keberpihakan Presiden secara telanjang dikhawatirkan diikuti atau ditafsirkan lain dan berbeda serta bisa berlebihan oleh aparat pemerintah atau aparat negara lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Jokowi mengatakan meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. "Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda