DPR Minta Pemerintah Bantu Pekerja di Cikarang Korban PHK lewat JKP
Sabtu, 20 Januari 2024 - 22:12 WIB
Anggota DPR Komisi IX Nurhayati Effendi menanggapi kabar PHK pekerja pabrik ban di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Foto: Ist
JAKARTA - Pemerintah diminta segera menyiapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP kepada 1.500 pekerja pabrik ban di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Demikian disampaikan Anggota DPR Komisi IX Nurhayati Effendi menanggapi kabar PHK pekerja pabrik ban di Cikarang.
“Mau nggak mau kalau PHK terjadi pemerintah harus siap dengan JKP paling tidak mensupport para pekerja tidak kehilangan sumber ekonomi mereka,” ujarnya, Sabtu (20/1/2024).
Seusai PHK massal, pemerintah juga harus fokus memberikan kemudahan investasi bersifat padat karya dan turut memberlakukan relaksasi perpajakan.
“Mendekatkan bahan baku kepada industri, menjaga stabilitas keamanan dan memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas sehingga mempunyai etos kerja tinggi,” kata politikus PPP ini.
Nurhayati berharap pemerintah dapat segera bergerak cepat pasca-PHK massal ini. Legislator Dapil Jawa Barat XI meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut khawatir PHK massal berdampak kepada kondisi ekonomi ke depannya.
“Tentunya akan menambah pengangguran yang menimbulkan banyaknya orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup atau dengan kata lain menambah kemiskinan serta menjadi beban pemerintah ke depannya,” ujar Nurhayati.
Demikian disampaikan Anggota DPR Komisi IX Nurhayati Effendi menanggapi kabar PHK pekerja pabrik ban di Cikarang.
“Mau nggak mau kalau PHK terjadi pemerintah harus siap dengan JKP paling tidak mensupport para pekerja tidak kehilangan sumber ekonomi mereka,” ujarnya, Sabtu (20/1/2024).
Seusai PHK massal, pemerintah juga harus fokus memberikan kemudahan investasi bersifat padat karya dan turut memberlakukan relaksasi perpajakan.
“Mendekatkan bahan baku kepada industri, menjaga stabilitas keamanan dan memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas sehingga mempunyai etos kerja tinggi,” kata politikus PPP ini.
Nurhayati berharap pemerintah dapat segera bergerak cepat pasca-PHK massal ini. Legislator Dapil Jawa Barat XI meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut khawatir PHK massal berdampak kepada kondisi ekonomi ke depannya.
“Tentunya akan menambah pengangguran yang menimbulkan banyaknya orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup atau dengan kata lain menambah kemiskinan serta menjadi beban pemerintah ke depannya,” ujar Nurhayati.
(jon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda