FAO Dukung KKP Lawan Ilegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia
Selasa, 16 Januari 2024 - 22:21 WIB
Perwakilan FOA untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendera Aryal mendukung KKP melawan illegal fishing di perairan Indonesia. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Badan Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) mendukung langkah pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di wilayah perairan Indonesia.
Sebagaimana diketahui KKP sedang mendorong tranformasi perikanan tangkap sebagai upaya memberantas IUU fishing melalui program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
"Sebagaimana saya sebutkan, isu IUU Fishing merupakan permasalahan global, bukan hanya Indonesia," ujar Perwakilan FOA untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendera Aryal seusai acara pengesahan dokumen Strategic Action Programme - Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (SAP ISLME) di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
PIT merupakan program ekonomi biru yang implementasinya menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Pelaksanaan program juga akan mendorong sistem penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab melalui mekanisme kuota penangkapan, validitas data perikanan, serta pengawasan yang ketat lewat perangkat teknologi dan patroli langsung.
KKP saat ini masih melengkapi infrastruktur hingga memperkuat sosialisasi ke masyarakat agar implementasi PIT yang rencananya diberjalan pada awal 2025, optimal hasilnya untuk kepentingan ekologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Rajendra menambahkan, pihaknya siap mendukung KKP untuk melawan praktik IUUF. Praktik ilegal tersebut dinilainya tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem tapi juga memengaruhi ketersediaan komoditas perikanan sebagai sumber protein dunia.
"FAO memiliki kemampuan teknis dan para ahli yang berpengalaman, dan FAO akan sangat senang untuk bekerja sama yang dan mendukung Indonesia dalam pemberantasan IUU fishing," ucapnya
Lihat Juga: Bakamla Bantu Kapal MV Lena Berbendera Malaysia yang Alami Kerusakan di Laut Natuna Utara
Sebagaimana diketahui KKP sedang mendorong tranformasi perikanan tangkap sebagai upaya memberantas IUU fishing melalui program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
"Sebagaimana saya sebutkan, isu IUU Fishing merupakan permasalahan global, bukan hanya Indonesia," ujar Perwakilan FOA untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendera Aryal seusai acara pengesahan dokumen Strategic Action Programme - Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (SAP ISLME) di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
PIT merupakan program ekonomi biru yang implementasinya menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Pelaksanaan program juga akan mendorong sistem penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab melalui mekanisme kuota penangkapan, validitas data perikanan, serta pengawasan yang ketat lewat perangkat teknologi dan patroli langsung.
KKP saat ini masih melengkapi infrastruktur hingga memperkuat sosialisasi ke masyarakat agar implementasi PIT yang rencananya diberjalan pada awal 2025, optimal hasilnya untuk kepentingan ekologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Rajendra menambahkan, pihaknya siap mendukung KKP untuk melawan praktik IUUF. Praktik ilegal tersebut dinilainya tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem tapi juga memengaruhi ketersediaan komoditas perikanan sebagai sumber protein dunia.
"FAO memiliki kemampuan teknis dan para ahli yang berpengalaman, dan FAO akan sangat senang untuk bekerja sama yang dan mendukung Indonesia dalam pemberantasan IUU fishing," ucapnya
Lihat Juga: Bakamla Bantu Kapal MV Lena Berbendera Malaysia yang Alami Kerusakan di Laut Natuna Utara
(cip)
tulis komentar anda