Ma’ruf Amin Ingatkan Birokrasi Tidak Boleh Alergi terhadap Perubahan
Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:49 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu mengungkapkan beberapa permasalahan birokrasi dalam menangani pandemi, seperti lambatnya proses perencanaan, penganggaran, ketidakakuratan data, serta overlapping antar kementerian dan lembaga.
“Pandemi COVID-19 harus menjadi momentum yang memaksa birokrasi di berbagai negara melakukan akselerasi, mengubah cara kerja. Tingkatkan kualitas SDM dan melakukan kolaborasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian,” tuturnya.
Birokrasi, menurutnya, harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus dilakukan dengan cepat, murah, mudah, akuntabel, dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Upaya transformasi ini harus dilakukan secara sistematis dan terukur yang meliputi, budaya, digital, dan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi sehingga tidak merugikan organisasi. (Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Birokrasi Harus Proaktif Mengatasi Permasalahan)
Pandemi COVID-19 tidak melulu harus dipandang negatif. Namun, birokrasi bisa menjadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas, serta cara kerja baru yang lebih efektif, adaptif, dan dinamis. “Pendekatan yang proaktif dan tidak alergi akan perubahan,” pungkas Ma’ruf Amin.
“Pandemi COVID-19 harus menjadi momentum yang memaksa birokrasi di berbagai negara melakukan akselerasi, mengubah cara kerja. Tingkatkan kualitas SDM dan melakukan kolaborasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian,” tuturnya.
Birokrasi, menurutnya, harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus dilakukan dengan cepat, murah, mudah, akuntabel, dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Upaya transformasi ini harus dilakukan secara sistematis dan terukur yang meliputi, budaya, digital, dan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi sehingga tidak merugikan organisasi. (Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Birokrasi Harus Proaktif Mengatasi Permasalahan)
Pandemi COVID-19 tidak melulu harus dipandang negatif. Namun, birokrasi bisa menjadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas, serta cara kerja baru yang lebih efektif, adaptif, dan dinamis. “Pendekatan yang proaktif dan tidak alergi akan perubahan,” pungkas Ma’ruf Amin.
(kri)
Lihat Juga :