Mahasiswa Dukung PPATK Bongkar Aliran Dana Kejahatan untuk Pilpres
Senin, 15 Januari 2024 - 20:01 WIB
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dugaan aliran dana saat acara Refleksi Kerja 2023 PPATK pada Jumat 12 Januari 2024 lalu. Foto/Ist
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dugaan aliran dana saat acara Refleksi Kerja 2023 PPATK pada Jumat 12 Januari 2024 lalu.
Temuan itu antara lain dugaan aliran dana untuk kepentingan pembangunan proyek strategis nasional (PSN), namun malah masuk ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus dimana hanya 36,81% dana untuk PSN yang masuk ke rekening sub kontraktor.
Selain itu, ada temuan lain PPATK yang cukup menggemparkan yakni adanya aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol.
Dimana menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis tersebut dengan jumlah transaksinya mencapai 9.164 transaksi. Dari 21 partai politik pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi.
Front Aksi Mahasiswa Pemuda Selamatkan PPATK (FAM PPATK) mengatakan masyarakat kaget sekaligus miris atas temuan tersebut di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Namun, lanjutnya berbeda dengan beberapa kalangan elite politik yang menuding temuan tersebut biasa saja, bahkan ada pula yang menuding balik PPATK mencari panggung dan sensasi ditengah hiruk pikuk tahun politik Pemilu 2024.
"Selain itu ada pula respons yang kontraproduktif menyerang balik dengan menuding kepala PPATK atas dugaan tindak pidana. Tujuannya sangat jelas agar PPATK tidak lagi berani bersuara nyaring dan jujur mengungkap adanya transaksi mencurigakan itu sekaligus menghancurkan kredibilitas PPATK di mata publik," ujar Koordinator Aksi FAM PPATK, Faisal dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).
Atas dasar tersebut, FAM PPATK dengan ini menyampaikan apresiasi dukungan kepada Kepala PPATK agar jangan gentar membongkar transaksi mencurigakan demi mencegah para mafia dan maling uang rakyat menguasai negara.
FAM PPATK juga menyatakan sikap mendukung Kepala PPATK membongkar transaksi mencurigakan untuk menyelamatkan Pilpres 2024 dari aliran dana ilegal atau kejahatan tindak pidana.
Temuan itu antara lain dugaan aliran dana untuk kepentingan pembangunan proyek strategis nasional (PSN), namun malah masuk ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus dimana hanya 36,81% dana untuk PSN yang masuk ke rekening sub kontraktor.
Baca Juga
Selain itu, ada temuan lain PPATK yang cukup menggemparkan yakni adanya aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol.
Dimana menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis tersebut dengan jumlah transaksinya mencapai 9.164 transaksi. Dari 21 partai politik pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi.
Front Aksi Mahasiswa Pemuda Selamatkan PPATK (FAM PPATK) mengatakan masyarakat kaget sekaligus miris atas temuan tersebut di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Namun, lanjutnya berbeda dengan beberapa kalangan elite politik yang menuding temuan tersebut biasa saja, bahkan ada pula yang menuding balik PPATK mencari panggung dan sensasi ditengah hiruk pikuk tahun politik Pemilu 2024.
"Selain itu ada pula respons yang kontraproduktif menyerang balik dengan menuding kepala PPATK atas dugaan tindak pidana. Tujuannya sangat jelas agar PPATK tidak lagi berani bersuara nyaring dan jujur mengungkap adanya transaksi mencurigakan itu sekaligus menghancurkan kredibilitas PPATK di mata publik," ujar Koordinator Aksi FAM PPATK, Faisal dalam keterangannya, Senin (15/1/2024).
Atas dasar tersebut, FAM PPATK dengan ini menyampaikan apresiasi dukungan kepada Kepala PPATK agar jangan gentar membongkar transaksi mencurigakan demi mencegah para mafia dan maling uang rakyat menguasai negara.
FAM PPATK juga menyatakan sikap mendukung Kepala PPATK membongkar transaksi mencurigakan untuk menyelamatkan Pilpres 2024 dari aliran dana ilegal atau kejahatan tindak pidana.
Lihat Juga :
tulis komentar anda