Kemenangan PDI Pro Mega: Militansi Akar Rumput Adalah Kunci
Jum'at, 12 Januari 2024 - 15:44 WIB
Model pembiayaan gotong royong PDIP berkembang menjadi locus penting dalam sejarah politik Indonesia yaitu lahirnya Posko Gotong Royong. Foto/Dok. SINDOnews
Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI
MULANYA, peristiwa itu terjadi pada 20 Juni 1996, sejumlah aktivis PDI Pro Mega melakukan aksi long march dari Kantor PDI di jalan Diponegoro ke kantor Departemen Dalam Negeri. Aksi itu diikuti oleh ribuan massa berjalan kaki dan kemudian berkumpul di jalan Merdeka Utara. Aksi itu ditujukan sebagai bentuk penentangan para aktivis PDI Pro Mega atas penyelenggaraan Kongres Medan yang didukung pemerintah.
Namun ketika aksi massa sampai di Gambir, aksi protes itu lantas berubah dengan peristiwa berdarah. Aksi protes itu mencoba dibubarkan oleh militer dengan tindak kekerasan hingga tank dikerahkan untuk membubarkan, mengejar dan menakut-nakuti aksi massa itu. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa “Gambir Berdarah”.
Peristiwa Gambir Berdarah ini menjadi tonggak titik balik penting dalam Gerakan oposisi terhadap rezim Orde Baru. Ia menjadi aksi massa terbesar setelah Tritura dan menjadi momen bersatunya kekuatan oposisi dari beragam unsur yang didzalimi kekuasaan Orde Baru.
Akan tetapi dari peristiwa Gambir inilah tekanan demi tekanan kian menghujani para aktivis PDI Pro Mega. Posisi PDI Pro Mega semakin terbuka sebagai oposisi diametral kekuasaan Orde Baru. Dan resiko yang paling sulit ialah terputusnya akses pendanaan partai yang selama ini diberikan oleh negara.
Pascaperistiwa Gambir, dana operasional yang sebelumnya diterima setiap bulan oleh partai dari Sekretariat Negara, Rp7,5 juta (1992-1997) dan Rp125 juta (1997-1999), diputus dan dialihkan pada DPP PDI Soerjadi yang didukung pemerintah.
Begitu pula dengan dana sumbangan dari anggota partai yang duduk di DPR juga terhenti. Kalangan menengah pun baik pengusaha maupun profesional tak berani mendekat apalagi memberi sumbangan.
Karena dianggap musuh negara, maka semua kalangan takut akan ancaman rezim kekuasaan otoriter Orde Baru apabila membantu Gerakan PDI Pro Mega. Dengan demikian, para pengurus PDI Pro Mega tidak bisa lagi mengakses sumber dana dari negara dan manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ketua Umum DPP GMNI
MULANYA, peristiwa itu terjadi pada 20 Juni 1996, sejumlah aktivis PDI Pro Mega melakukan aksi long march dari Kantor PDI di jalan Diponegoro ke kantor Departemen Dalam Negeri. Aksi itu diikuti oleh ribuan massa berjalan kaki dan kemudian berkumpul di jalan Merdeka Utara. Aksi itu ditujukan sebagai bentuk penentangan para aktivis PDI Pro Mega atas penyelenggaraan Kongres Medan yang didukung pemerintah.
Namun ketika aksi massa sampai di Gambir, aksi protes itu lantas berubah dengan peristiwa berdarah. Aksi protes itu mencoba dibubarkan oleh militer dengan tindak kekerasan hingga tank dikerahkan untuk membubarkan, mengejar dan menakut-nakuti aksi massa itu. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa “Gambir Berdarah”.
Peristiwa Gambir Berdarah ini menjadi tonggak titik balik penting dalam Gerakan oposisi terhadap rezim Orde Baru. Ia menjadi aksi massa terbesar setelah Tritura dan menjadi momen bersatunya kekuatan oposisi dari beragam unsur yang didzalimi kekuasaan Orde Baru.
Akan tetapi dari peristiwa Gambir inilah tekanan demi tekanan kian menghujani para aktivis PDI Pro Mega. Posisi PDI Pro Mega semakin terbuka sebagai oposisi diametral kekuasaan Orde Baru. Dan resiko yang paling sulit ialah terputusnya akses pendanaan partai yang selama ini diberikan oleh negara.
Pascaperistiwa Gambir, dana operasional yang sebelumnya diterima setiap bulan oleh partai dari Sekretariat Negara, Rp7,5 juta (1992-1997) dan Rp125 juta (1997-1999), diputus dan dialihkan pada DPP PDI Soerjadi yang didukung pemerintah.
Begitu pula dengan dana sumbangan dari anggota partai yang duduk di DPR juga terhenti. Kalangan menengah pun baik pengusaha maupun profesional tak berani mendekat apalagi memberi sumbangan.
Karena dianggap musuh negara, maka semua kalangan takut akan ancaman rezim kekuasaan otoriter Orde Baru apabila membantu Gerakan PDI Pro Mega. Dengan demikian, para pengurus PDI Pro Mega tidak bisa lagi mengakses sumber dana dari negara dan manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
tulis komentar anda