Hadiri Rakornas 2023, Menteri Hadi Ungkap soal Pemanfaatan Ruang di Indonesia
Kamis, 07 Desember 2023 - 18:19 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, Kamis (7/12/2023). FOTO/IST
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, Kamis (7/12/2023). Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya mengenai Peta Jalan Upaya Percepatan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang (KKPR) pada Rakornas 2023 tersebut menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini semakin membaik. Hal tersebut, menurutnya, sebagai upaya pemerintah untuk menuju High-Income Country, sehingga pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan.
"Caranya tentu dengan mendorong kemudahan berusaha dan peningkatan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan reformasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS)," jelasnya.
Baca juga: Serahkan Sertifikat PTSL, Menteri Hadi Ungkap tentang Kota Lengkap
Selain itu, Menteri Hadi mengungkapkan, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk peningkatan daya saing di Indonesia melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha.
"Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan dilakukan melalui layanan penerbitan KKPR oleh Kementerian ATR/BPN, layanan Persetujuan Lingkungan (PL) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ungkap Menteri ATR/BPN.
Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya mengenai Peta Jalan Upaya Percepatan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang (KKPR) pada Rakornas 2023 tersebut menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini semakin membaik. Hal tersebut, menurutnya, sebagai upaya pemerintah untuk menuju High-Income Country, sehingga pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan.
"Caranya tentu dengan mendorong kemudahan berusaha dan peningkatan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan reformasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS)," jelasnya.
Baca juga: Serahkan Sertifikat PTSL, Menteri Hadi Ungkap tentang Kota Lengkap
Selain itu, Menteri Hadi mengungkapkan, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk peningkatan daya saing di Indonesia melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha.
"Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan dilakukan melalui layanan penerbitan KKPR oleh Kementerian ATR/BPN, layanan Persetujuan Lingkungan (PL) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ungkap Menteri ATR/BPN.
Lihat Juga :