Kemenristek Dorong Peneliti Berinovasi Ciptakan Produk yang Market Friendly
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 09:07 WIB
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro mengatakan fungsi pemerintah dalam triple helix itu ada dua, yakni fasilitator dan regulator. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Pemerintah aktif menjembatani keinginan peneliti dan industri dalam berinovasi . Produk yang dihasilkan harus yang dibutuhkan masyarakat.
Menteri Riset dan Teknologi ( Menristek ), Bambang Brodjonegoro mengatakan fungsi pemerintah dalam triple helix itu ada dua, yakni fasilitator dan regulator. Dalam posisi regulator, pemerintah atau kementerian akan bertindak sebagai pemberi izin produksi dan edar dari produk inovasi.
(Baca juga: Presiden Lagi-lagi Marahi Menteri, Effendi Simbolon: Dari Awal Bukan The Dream Team)
Misalnya, dalam produksi alat kesehatan (alkes) itu izin produksi ada di Kementerian Perindustrian. Sementara izin edar dan klinisnya ada di Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Bambang menjelaskan posisi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) itu lebih pada fasilitator. Kemenristek akan mempertemukan dunia usaha dengan penelitian.
“Meskipun tidak ada istilah anggaran yang terlibat, ini penting mempertemukan. Kedua belah pihak jarang ketemu dan berkomunikasi sehingga tidak paham satu sama lain,” tuturnya dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).
Para peneliti, menurutnya, kadang sibuk dengan dunia, kesenangan, dan keahliannya sendiri. Mereka kadang tidak melihat produk yang dibutuhkan masyarakat.
Padahal, inovasi sebuah produk yang ingin dibuat secara massal itu harus market friendly. Di sisi dunia usaha juga sama, sangat pragmatis. Ketika mereka melihat tidak ada produk di dalam negeri, akan impor.
“Para peneliti harus mau melihat ke hilir dan mendengar masukan dari dunia usaha. Dunia usaha perlu tahu apa yang menjadi keahlian dan aktivitas peneliti kita,” terangnya.
Menteri Riset dan Teknologi ( Menristek ), Bambang Brodjonegoro mengatakan fungsi pemerintah dalam triple helix itu ada dua, yakni fasilitator dan regulator. Dalam posisi regulator, pemerintah atau kementerian akan bertindak sebagai pemberi izin produksi dan edar dari produk inovasi.
(Baca juga: Presiden Lagi-lagi Marahi Menteri, Effendi Simbolon: Dari Awal Bukan The Dream Team)
Misalnya, dalam produksi alat kesehatan (alkes) itu izin produksi ada di Kementerian Perindustrian. Sementara izin edar dan klinisnya ada di Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Bambang menjelaskan posisi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) itu lebih pada fasilitator. Kemenristek akan mempertemukan dunia usaha dengan penelitian.
“Meskipun tidak ada istilah anggaran yang terlibat, ini penting mempertemukan. Kedua belah pihak jarang ketemu dan berkomunikasi sehingga tidak paham satu sama lain,” tuturnya dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).
Para peneliti, menurutnya, kadang sibuk dengan dunia, kesenangan, dan keahliannya sendiri. Mereka kadang tidak melihat produk yang dibutuhkan masyarakat.
Padahal, inovasi sebuah produk yang ingin dibuat secara massal itu harus market friendly. Di sisi dunia usaha juga sama, sangat pragmatis. Ketika mereka melihat tidak ada produk di dalam negeri, akan impor.
“Para peneliti harus mau melihat ke hilir dan mendengar masukan dari dunia usaha. Dunia usaha perlu tahu apa yang menjadi keahlian dan aktivitas peneliti kita,” terangnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda