Kontroversi Lonjakan Utang untuk Belanja Alutsista

Walaupun bisa dipahami, langkah menaikkan anggaran belanja alutsista dari pinjaman luar negeri memancing sorotan. Mengapa? Muncul kekhawatiran dana sebesar itu menjadi bagian pencarian pendanaan kepentingan politik. Kecurigaan ini bisa dimaklumi mengingat pertarungan politik pada Pemilu dan Pilpres 2024 tinggal menghitung hari. Dalam kontestansi politik ini Prabowo tampil sebagai salah satu kandidat calon presiden.

Suasana menjadi runyam akibat ketidakpercayaan publik terhadap Prabowo dalam mengelola keuangangan negara. Kondisi demikian di antaranya sebagai dampak kegagalan proyek Food Estate pada 2021-2022 di Kalimantan yang dipegang Prabowo dengan alokasi anggaran Rp1,5 triliun, dan munculnya kontroversi pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar yang dianggarkan dana sebesar Rp11,8 triliun.

Lantas, sikap seperti apa yang harus diambil? Akuisisi alutsista canggih untuk memperkuat otot-otot militer Indonesia harus dilakukan. Namun Kemenhan, terutama Prabowo, harus bisa menjawab ketidakpercayaan masyarakat dengan menjaga amanah yang diberikan. Caranya tidak lain dengan benar-benar memanfaatkan anggaran yang diberikan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan politik. Di sisi lain, meskipun kepercayaan masyarakat pada lembaga negara seperti BPK dan KPK berada pada titik nadir terendah, pengawasan serius harus dilakukan agar uang yang diperoleh dari utang tersebut tidak diselewengkan dan hanya menjadi beban negara. (*)