Kritisi Kebebasan berpendapat, LBH Sebut Demokrasi Indonesia Jauh dari Ideal
Sabtu, 02 Desember 2023 - 12:41 WIB
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menjelaskan dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat penting. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Demokrasi yang dijalankan Indonesia hari ini dinilai jauh dari ideal. Hal itu ditandai sebagian masyarakat yang merasa takut mengemukakan pendapat .
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menjelaskan dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat penting. Sebab, prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Masyarakat berhak berbicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa.
Baca juga: Ubah Format Debat Cawapres, Hensat: KPU Memihak Salah Satu Pasangan Calon
Kebebasan berpendapat sejatinya dijamin dan dilindungi sebagai fondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap-sikap aparat, undang-undang yang berlaku seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU KUHP, justru membelenggu suara rakyat dan antikritik.
"Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia mereka takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas," ujar Arif dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).
Intimidasi dan tekanan dialami orang-orang yang mengkritisi pemerintah. "Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi," katanya.
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menjelaskan dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat penting. Sebab, prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Masyarakat berhak berbicara agar kepentingannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh penguasa.
Baca juga: Ubah Format Debat Cawapres, Hensat: KPU Memihak Salah Satu Pasangan Calon
Kebebasan berpendapat sejatinya dijamin dan dilindungi sebagai fondasi dari demokrasi. Namun kenyataan hari ini, sikap-sikap aparat, undang-undang yang berlaku seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU KUHP, justru membelenggu suara rakyat dan antikritik.
"Jika kita membaca hasil dari Indikator Politik, 60-70% masyarakat Indonesia mereka takut untuk berpendapat. Tidak percaya pemerintah bisa menerima kritik. Wajar kalau indeks demokrasi di Indonesia terjun bebas," ujar Arif dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).
Intimidasi dan tekanan dialami orang-orang yang mengkritisi pemerintah. "Represi bukan hanya fisik, tetapi bisa juga di-bully, offline-online, akunnya bisa dibajak. Lebih besar ancamannya. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi," katanya.
Lihat Juga :