Megawati Sebut Penguasa Bertindak seperti Orba, Praktisi Hukum: Warning Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja
Kamis, 30 November 2023 - 02:07 WIB
Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa saat ini bertindak seperti rezim Orde Baru dinilai merupakan sebuah peringatan. Foto/MPI/Dok
JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa saat ini bertindak seperti rezim Orde Baru dinilai merupakan sebuah peringatan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Untuk diketahui, Megawati meluapkan kejengkelannya saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Puau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Presiden ke-5 RI tersebut mempertanyakan sikap pemerintah yang menekan dan memerintah rakyat dengan melanggaran perundang-undangan.
"Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati.
Dosen Hukum dari Universitas Tama Jagakarsa, Edi Hardum mengatakan, tuduhan Megawati itu didasarkan oleh empat hal. Pertama, lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat capres-cawapres dinilai cacat etika dan moral.
Untuk diketahui, Megawati meluapkan kejengkelannya saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Puau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Presiden ke-5 RI tersebut mempertanyakan sikap pemerintah yang menekan dan memerintah rakyat dengan melanggaran perundang-undangan.
"Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati.
Dosen Hukum dari Universitas Tama Jagakarsa, Edi Hardum mengatakan, tuduhan Megawati itu didasarkan oleh empat hal. Pertama, lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat capres-cawapres dinilai cacat etika dan moral.
Lihat Juga :