Publik Yakini Polri Bersikap Netral di Pemilu 2024
Sabtu, 25 November 2023 - 22:33 WIB
Senada disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah. Ia sangat yakin Polri akan netral. Apalagi Kapolri sudah mengirimkan telegram soal aturan Polri dan keluarga besar Polri untuk menjaga netralitas.
"Saya meyakini betul 1.000% bahwa Polri akan bertindak netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri. Kapolri yang sekarang saya lihat ya cukup profesional dengan berbagai isu yang menghantam, dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak," kata Mardiansyah.
Baca juga: Masih Rumor, Formappi Nilai DPR Tak Perlu Bentuk Panja Netralitas Polri
Menurut Mardiansyah, seluruh perangkat negara harus bersikap netral dan fair. Semua perangkat negara tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tapi juga perangkat-perangkat negara lainnya yang memang berpotensi untuk tidak netral itu juga harus mendudukkan dirinya lembaganya untuk menjadi sesuatu yang netral di Pemilu 2024.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra meyakini Polri sudah bergerak sesuai dengan koridor sebagai penegak hukum dan semua pihak harus meyakini bahwa Polri pasti netral.
"Hanya kemudian netralitas Polri itu tidak hanya dipercaya tapi tetap harus memerlukan pengawasan publik," katanya.
Persoalan ini menjadi ujian bagi Polri di tahun politik kali ini. Menurut Dedi, tudingan soal netralitas Polri hanya semacam riak-riak. Artinya hanya bagian dari kebebasan opini masyarakat sepanjang Polri bisa menunjukkan bahwa Polri konsisten dengan pendirian konsep presisinya.
"Saya meyakini betul 1.000% bahwa Polri akan bertindak netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri. Kapolri yang sekarang saya lihat ya cukup profesional dengan berbagai isu yang menghantam, dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak," kata Mardiansyah.
Baca juga: Masih Rumor, Formappi Nilai DPR Tak Perlu Bentuk Panja Netralitas Polri
Menurut Mardiansyah, seluruh perangkat negara harus bersikap netral dan fair. Semua perangkat negara tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tapi juga perangkat-perangkat negara lainnya yang memang berpotensi untuk tidak netral itu juga harus mendudukkan dirinya lembaganya untuk menjadi sesuatu yang netral di Pemilu 2024.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra meyakini Polri sudah bergerak sesuai dengan koridor sebagai penegak hukum dan semua pihak harus meyakini bahwa Polri pasti netral.
"Hanya kemudian netralitas Polri itu tidak hanya dipercaya tapi tetap harus memerlukan pengawasan publik," katanya.
Persoalan ini menjadi ujian bagi Polri di tahun politik kali ini. Menurut Dedi, tudingan soal netralitas Polri hanya semacam riak-riak. Artinya hanya bagian dari kebebasan opini masyarakat sepanjang Polri bisa menunjukkan bahwa Polri konsisten dengan pendirian konsep presisinya.
Lihat Juga :