Yenny Wahid Berikan Pendidikan Politik ke Santri di Jawa Timur
Sabtu, 25 November 2023 - 11:16 WIB
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyambangi Ponpes Alkhoziny Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (25/11/2023). Foto/Istimewa
JAKARTA - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyambangi Pondok Pesantren Alkhoziny Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (25/11/2023). Yenny Wahid memberikan pendidikan politik kepada para santri.
Para santri pun antusias dengan pendidikan politik tersebut. Ketika sedang menjelaskan, Yenny ditanya oleh santri terkait dengan keikutsertaan dalam politik praktis.
Direktur Wahid Fondation ini mengatakan, seorang santri boleh ikut berpolitik praktis. Dengan catatan sudah cukup umur sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi.
"Apakah santri boleh berpolitik praktis? boleh, kalau sudah umurnya cukup. Karena setiap orang punya hak dalam sistem demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi setiap orang yang sudah cukup umur menurut Undang-Undang itu maka mempunyai hak untuk memilih pemimpin. Dan pemimpin itulah yang akan membuat kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Yenny.
Yenny yang kini menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menjelaskan, ulama dan umaro atau pemimpin memiliki tugas masing-masing.
"Umaro punya tugas kebijakan publik, ulama tugasnya berkewajiban mengingatkan umaro pada kebijakan publiknya agar kebijakan publiknya betul-betul mengacu pada kesejahteraan di masyarakat," ujarnya.
Yenny mengutip dalil yang berbunyi 'kebijakan seorang pemimpin itu selalu harus ada hubungan dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya'.
"Jadi tugasnya ulama jelas sekali mengingatkan umaro. Ulama jangan dipengaruhi umaro, ulama harus jernih untuk mengingatkan kalau ada yang keliru," jelasnya.
Para santri pun antusias dengan pendidikan politik tersebut. Ketika sedang menjelaskan, Yenny ditanya oleh santri terkait dengan keikutsertaan dalam politik praktis.
Direktur Wahid Fondation ini mengatakan, seorang santri boleh ikut berpolitik praktis. Dengan catatan sudah cukup umur sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi.
"Apakah santri boleh berpolitik praktis? boleh, kalau sudah umurnya cukup. Karena setiap orang punya hak dalam sistem demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi setiap orang yang sudah cukup umur menurut Undang-Undang itu maka mempunyai hak untuk memilih pemimpin. Dan pemimpin itulah yang akan membuat kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Yenny.
Yenny yang kini menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menjelaskan, ulama dan umaro atau pemimpin memiliki tugas masing-masing.
"Umaro punya tugas kebijakan publik, ulama tugasnya berkewajiban mengingatkan umaro pada kebijakan publiknya agar kebijakan publiknya betul-betul mengacu pada kesejahteraan di masyarakat," ujarnya.
Yenny mengutip dalil yang berbunyi 'kebijakan seorang pemimpin itu selalu harus ada hubungan dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya'.
"Jadi tugasnya ulama jelas sekali mengingatkan umaro. Ulama jangan dipengaruhi umaro, ulama harus jernih untuk mengingatkan kalau ada yang keliru," jelasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda