Mahfud MD Bilang Indonesia Emas 2045 Tak Akan Tercapai jika Penegakan Hukumnya Tidak Benar
Selasa, 21 November 2023 - 20:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terjadi jika penegakan hukum di Tanah Air tidak dijalankan dengan benar. Foto/MPI
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terjadi jika penegakan hukum di Tanah Air tidak dijalankan dengan benar. Hal itu diungkapkan Mahfud ketika menghadiri acara MNC Forum ke-73 dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2024, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/3023).
"Jembatan ke Indonesia Emas ini tidak akan sampai jika penegakan hukumnya tidak benar," kata Mahfud MD.
Mahfud mengatakan, suatu negara yang sangat maju pun akan runtuh dengan sendirinya apa bila terjadi kesalahan-kesalahan yang salah satunya itu melemahnya hukum di negara tersebut. "Pertama terjadi pelanggaran hukum secara besar-besaran, berarti ada disorientasi terhadap ideologi," ucap Mahfud.
"Yang kedua, misorientasi terhadap hukum, itu akan terjadi public distrust. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya," sambung cawapres bernomor urut 3 itu.
Jika pemerintah sudah tidak bisa dipercaya, kata Mahfud, nantinya akan terjadi pembangkangan dari masyarakat kepada pemerintah. "Kalau mula-mulanya pemerintah seenaknya, terus-terusan orang enggak percaya. Setiap dibilang bohong, lalu orang akan melakukan perlawanan, pembangkangan, nah kalau sudah terjadi, bubar negara itu," ujarnya.
"Jembatan ke Indonesia Emas ini tidak akan sampai jika penegakan hukumnya tidak benar," kata Mahfud MD.
Mahfud mengatakan, suatu negara yang sangat maju pun akan runtuh dengan sendirinya apa bila terjadi kesalahan-kesalahan yang salah satunya itu melemahnya hukum di negara tersebut. "Pertama terjadi pelanggaran hukum secara besar-besaran, berarti ada disorientasi terhadap ideologi," ucap Mahfud.
"Yang kedua, misorientasi terhadap hukum, itu akan terjadi public distrust. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya," sambung cawapres bernomor urut 3 itu.
Jika pemerintah sudah tidak bisa dipercaya, kata Mahfud, nantinya akan terjadi pembangkangan dari masyarakat kepada pemerintah. "Kalau mula-mulanya pemerintah seenaknya, terus-terusan orang enggak percaya. Setiap dibilang bohong, lalu orang akan melakukan perlawanan, pembangkangan, nah kalau sudah terjadi, bubar negara itu," ujarnya.
(rca)
tulis komentar anda