Belum Sentuh Pelosok, DPR Desak Pemerintah Percepat Elektrifikasi

JAKARTA - Jelang 75 tahun Indonesia merdeka, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Salah satunya elektrifikasi di seluruh wilayah negeri. Pasalnya, sampai dengan saat ini tidak sedikit daerah yang belum teraliri listrik.

Bahkan, pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa listrik menjadi “penopang” kehidupan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesakkan dan mendukung pemerintah tetap membangun fasilitas kelistrikan, untuk bisa memberikan akses tenaga listrik bagi seluruh rakyat.

“Kita sudah 75 tahun merdeka, kalau masih ada daerah 3T, daerah remote yang belum mendapatkan aliran listrik, kami akan berikan dukungan percepatan,” ujar Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono di Jakarta, baru-baru ini. (Baca: Asyik, Token Listrik Gratis PLN Bulan Agustus Sudah Bisa Diklaim)



Dikatakan Sartono, faktanya masih ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi hidup masyarakat. Berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan sangat tergantung dengan adanya aliran listrik.

“Kita dalam posisi memberikan support dan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran,” jelasnya, menyoal berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik.

Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menuturkan, banyak wilayah di Indonesia yang belum terakses listrik. Masih ada ratusan desa, kebanyakan di kawasan Indonesia timur.

Sanusi berpendapat, pemenuhan kebutuhan akan listrik sudah sangat mendesak. Di mana, hampir seluruh aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis listrik. “Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat,” katanya. (Baca juga: Di Ambang Resesi, Misbakhun Usul Listrik dan Cicilan Mobil Dibayar Negara)

Dia menegaskan, elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karenanya berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik. “Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo sejak awal menegaskan pembangunan harus dilakukan dari pinggiran. Kementerian ini meyakini, pemerintah tetap berupaya untuk merealisasikan PR tersebut. Dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, progres elektrifikasi di Indonesia cukup signifikan. Hal itu, tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Dampak tidak meratanya elektrifikasi juga berdampak pada sektor pendidikan. Konkritnya, di masa pandemi Covid-19 ini, banyak sekolah yang kesulitan menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). (Lihat videonya: Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang)

Tercatat, ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki listrik. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses internet. Praktisi pendidikan Indra Charismiaji mengatakan, dunia pendidikan saat ini telah memasuki era digital. Oleh karena itu, menjadi permasalahan besar jika masih ada sekolah-sekolah di Indonesia yang belum teraliri listrik.

“Kalau bicara listrik itu sesuatu ya sebelum digital. Jadi kalau sampai ini (listrik) belum tertangani, berat untuk ngomong pembangunan SDM. Karena di tempat lain sudah bicara digital, sementara kita masih bicara listrik,” ungkapnya. (Rakhmat Baihaqi)