Biaya Haji 2024 Diusulkan Rp105 Juta, Wapres: Gunakan Rasionalitas Agar Tidak Memberatkan Jemaah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespons adanya usulan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun depan yang menjadi Rp105 juta per jemaah.

Wapres meminta agar perhitungan kenaikan biaya haji menggunakan rasionalitas sehingga tidak memberatkan jemaah dan juga pemberian subsidi dari pemerintah.

“Nah ini rasionalitasnya harus, saya dari dulu mengatakan harus ada menggunakan pendekatan rasionalitas berapa yang harus di (subsidi), sehingga haji itu tidak memberatkan jemaah, tidak juga memberikan subsidi, seimbanglah,” ujar Wapres di sela menghadiri acara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).



Lebih lanjut, Wapres menjelaskan sejak dulu sumbangan dana haji lebih dari 50% sehingga menggerus dana haji yang ada. Mengingat, dana haji tidak cukup memberikan subsidi.

“Oleh karena itu maka harus dibatasi yaitu berapa persen subsidi itu," ucapnya.

Sehingga, kata Wapres, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajukan kepada DPR agar subsidi haji hanya 30% dari BPIH. “Nah ini yang diajukan oleh Menteri Agama itu seperti itu 30% misalnya jumlahnya menjadi 100 sekian itu saya kira nanti negosiasi di DPR,” jelas dia.



Ma'ruf pun kembali mengingatkan agar dilakukan rasionalitas di dalam kenaikan biaya haji tahun 2024. “Nanti ya misalnya bagaimana nanti kesepakatan itu apa subsidinya sekian saja dulu sedikit-sedikit tidak langsung jlek gitu, misalnya sampai turun berat di jemaah tetapi juga jangan berat subsidi,” tutupnya.