Netralitas Pemilu 2024, Jokowi Harus Berikan Instruksi Bukan Hanya Imbauan
Kamis, 09 November 2023 - 16:32 WIB
Presiden Jokowi diminta tegas dan konkret menerbitkan payung hukum yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh alat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) diminta tegas dan konkret menerbitkan payung hukum yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh alat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024 . Jika sebatas imbauan maka hal itu tidak mempunyai kekuatan mengikat.
“Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Kamis (9/11/2023). Baca juga: Atribut PDIP di Bali Dicopot, Jokowi: Semua Harus Netral
Jamiluddin menyebut beberapa lembaga khusus berkenaan isu netralitas pemerintah, seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah. Lembaga tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk diinstruksikan Presiden agar netral karena berpotensi untuk mengintervensi Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
“Kalau semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari Presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi Pemilu. Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran,” sambungnya.
KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas. Presiden harus memastikan KPU dan Bawaslu tetap taat asas melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, KPU dan Bawaslu di semua tingkatan tidak ada lagi yang tergoda dengan ajakan peserta Pemilu untuk melakukan tindakan yang tidak netral.
"Jadi, presiden tidak cukup mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi Pemilu. Presiden harus mengeluarkan instruksi dengan sanksi tegas kepada semua lembaga terkait yang potensial mengintervensi pemilu. Hanya dengan begitu, intervensi terhadap pemilu dapat diminimalkan,” tandas mantan dekan Fikom IISIP Jakarta itu.
“Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Kamis (9/11/2023). Baca juga: Atribut PDIP di Bali Dicopot, Jokowi: Semua Harus Netral
Jamiluddin menyebut beberapa lembaga khusus berkenaan isu netralitas pemerintah, seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah. Lembaga tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk diinstruksikan Presiden agar netral karena berpotensi untuk mengintervensi Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
“Kalau semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari Presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi Pemilu. Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran,” sambungnya.
KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas. Presiden harus memastikan KPU dan Bawaslu tetap taat asas melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, KPU dan Bawaslu di semua tingkatan tidak ada lagi yang tergoda dengan ajakan peserta Pemilu untuk melakukan tindakan yang tidak netral.
"Jadi, presiden tidak cukup mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi Pemilu. Presiden harus mengeluarkan instruksi dengan sanksi tegas kepada semua lembaga terkait yang potensial mengintervensi pemilu. Hanya dengan begitu, intervensi terhadap pemilu dapat diminimalkan,” tandas mantan dekan Fikom IISIP Jakarta itu.
Lihat Juga :