Cucu Soekarno Angkat Bicara Soal Neo Orba: Sangat Bertentangan dengan Falsafah Pancasila
Senin, 06 November 2023 - 21:28 WIB
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno yang merupakan cucu Presiden pertama RI Soekarno, Marhaendra Putra. Foto: Ist
JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno yang merupakan cucu Presiden pertama RI Soekarno, Marhaendra Putra ikut bersuara terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka cerminan neo Orde Baru (Orba).
Hal tersebut perlu dikhawatirkan dan bisa saja terjadi di masa sekarang ini. Pria yang akrab disapa Dade ini beranggapan jika neo orba bisa muncul pada situasi rezim yang marak melakukan KKN.
"Perilaku KKN kembali dipraktikkan oleh penguasa saat ini sebagai bagian dari abuse of power yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," kata Dade, Senin (6/11/2023).
Putra Rachmawati Soekarnoputri ini menjelaskan jika sistem politik saat Orba ditandai dengan maraknya KKN. Politik KKN yang kemudian ditentang masyarakat hingga akhirnya membuat keruntuhan rezim.
Pada masa reformasi sekarang ini, perilaku KKN semacam itu seolah kembali muncul dan mengkhawatirkan. Termasuk salah satunya lewat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
"Penunjukan GR sebagai cawapres Prabowo sangat kental dengan praktik tersebut. GR merupakan anak Presiden Jokowi yang sebetulnya secara UU pemilu tidak memenuhi syarat karena faktor usia, namun dipaksakan untuk tetap menjadi cawapres dengan menggunakan MK sebagai lembaga pemberi legalitimasi," ujar Dade.
Langkah yang berpolemik tersebut dianggap Dade sangat nepotisme. Menurutnya, putusan yang diambil Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran juga menjadi salah satu indikator nepotisme kental terjadi.
"Ini jelas bentuk nepotisme. Nepotisme dapat terjadi karena pimpinan tertinggi melakukan korupsi atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi lembaga lain guna memenuhi ambisinya," tegasnya.
Serangkaian upaya tersebut dinilainya menjadi bentuk abuse of power pemerintah sekarang ini. Hal tersebut juga menjadi tindakan pengkhianatan kepada rakyat, bangsa dan negara. Termasuk pelecehan atas demokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. "Sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila," ucapnya.
Sebelumnya, Djarot menyinggung pencalonan Gibran yang berkaitan dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK). Djarot menyebut demokrasi telah mati dan MK telah dikebiri.
Menurut dia, rakyat cerdas dan telah bersikap atas penyimpangan hukum di MK. "Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminan Neo Orde Baru masa kini," ujar Djarot, Minggu (5/11/2023).
Hal tersebut perlu dikhawatirkan dan bisa saja terjadi di masa sekarang ini. Pria yang akrab disapa Dade ini beranggapan jika neo orba bisa muncul pada situasi rezim yang marak melakukan KKN.
"Perilaku KKN kembali dipraktikkan oleh penguasa saat ini sebagai bagian dari abuse of power yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," kata Dade, Senin (6/11/2023).
Putra Rachmawati Soekarnoputri ini menjelaskan jika sistem politik saat Orba ditandai dengan maraknya KKN. Politik KKN yang kemudian ditentang masyarakat hingga akhirnya membuat keruntuhan rezim.
Pada masa reformasi sekarang ini, perilaku KKN semacam itu seolah kembali muncul dan mengkhawatirkan. Termasuk salah satunya lewat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
"Penunjukan GR sebagai cawapres Prabowo sangat kental dengan praktik tersebut. GR merupakan anak Presiden Jokowi yang sebetulnya secara UU pemilu tidak memenuhi syarat karena faktor usia, namun dipaksakan untuk tetap menjadi cawapres dengan menggunakan MK sebagai lembaga pemberi legalitimasi," ujar Dade.
Langkah yang berpolemik tersebut dianggap Dade sangat nepotisme. Menurutnya, putusan yang diambil Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran juga menjadi salah satu indikator nepotisme kental terjadi.
"Ini jelas bentuk nepotisme. Nepotisme dapat terjadi karena pimpinan tertinggi melakukan korupsi atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi lembaga lain guna memenuhi ambisinya," tegasnya.
Serangkaian upaya tersebut dinilainya menjadi bentuk abuse of power pemerintah sekarang ini. Hal tersebut juga menjadi tindakan pengkhianatan kepada rakyat, bangsa dan negara. Termasuk pelecehan atas demokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. "Sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila," ucapnya.
Sebelumnya, Djarot menyinggung pencalonan Gibran yang berkaitan dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK). Djarot menyebut demokrasi telah mati dan MK telah dikebiri.
Menurut dia, rakyat cerdas dan telah bersikap atas penyimpangan hukum di MK. "Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminan Neo Orde Baru masa kini," ujar Djarot, Minggu (5/11/2023).
(jon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda