Peneliti BRIN Tegaskan Dinasti Politik Membajak dan Membonsai Demokrasi Indonesia

Namun masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan. "Ketika calonnya itu sudah terpilih, yaitu bagaimana terjadinya proses kontrol itu sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini ya lewat DPR," ungkapnya.

Menurut dia, DPR memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah. "Kalau DPR-nya lebih kuat, seharusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat," kata Kacung.

Dia menegaskan, politik dinasti terjadi karena proses rekruitmen politik di dalam keluarga secara tidak demokratis. "Proses rekrutmen politik dinasti itu dibangun dan dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal. Hal ini terlihat di sejumlah daerah. Misalnya, setelah menjabat kepala daerah, istri atau anaknya yang menggantikan dan seterusnya," ucapnya.

Menurut dia, pengalaman di beberapa daerah di Indonesia ada contoh baik dan buruknya. Misalnya, di Banyuwangi, Bupati Azwar Anas digantikan istrinya. "Sejauh ini jalannya pemerintahan oleh istrinya Pak Anas itu baik. Sementara contoh yang buruk adalah di Bogor. Bupati Bogor pernah digantikan adiknya, dan dua-duanya tersangka korupsi," katanya.

Sementara itu politik dinasti di tingkat nasional terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Anaknya, Gibran Rakabuming Raka terjun ke dunia politik dengan menjadi Wali Kota Solo, yang kini jadi cawapresnya Prabowo Subianto.

Menantunya, Bobby Nasution, adalah Wali Kota Medan, Kaesang langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terakhir, adik ipar Presiden Jokowi yakni, Anwar Usman adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang meloloskan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres.