Kominfo Ancam Tindak Akun Medsos Penyebar Hoaks Isu Boikot
Selasa, 31 Oktober 2023 - 23:45 WIB
Pemerintah bakal menindak tegas akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks terkait produk-produk tertentu. Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah bakal menindak tegas akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks terkait produk-produk tertentu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan meminta penutupan akses terhadap akun penyebar hoaks.
"Kalau sudah fix itu hoaks maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," tegas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Pihaknya bakal mengidentifikasi akun penyebar konten tersebut. Jika akun itu teridentifikasi suka dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Ajakan boikot produk tertentu kerap muncul saat konflik di Palestina dan Israel memanas. Namun, ajakan boikot mereda saat eskalasi konflik menurun.
Di tengah kondisi tersebut ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebar hoaks bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel. Padahal, produk dimaksud merupakan hasil produksi anak bangsa. Ajakan boikot tersebut disertai saran membeli produk lain yang merupakan kompetitor.
Usman menuturkan pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong di media sosial atau dunia maya lain secara otomatis.
Kedua, patroli siber menggunakan sumber daya manusia yang bekerja secara tim dan dibagi dalam tiga shift secara bergantian selama 24 jam memantau media sosial. Ketiga, adalah laporan masyarakat.
"Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari, kalau memang fix hoaks atau ujaran kebencian maka kami akan minta platform untuk men-take down," katanya.
Menyikapi ini, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) KH Marzuki Mustamar mengungkapkan alasan NU tidak pernah melarang boikot produk tertentu. Dia berpendapat bahwa sedikit banyak pada akhirnya masyarakat Indonesia masih membutuhkan produk-produk asing.
Menurut dia, aksi boikot akan berdampak pada kesejahteraan pegawai pabrik yang mayoritas juga masyarakat muslim. Artinya, apabila diboikot maka yang terkena banyak PHK adalah warga muslim. "Jadi saya mohon jangan menuruti emosi karena nanti Indonesia yang merugi," ujarnya.
"Kalau sudah fix itu hoaks maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," tegas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Pihaknya bakal mengidentifikasi akun penyebar konten tersebut. Jika akun itu teridentifikasi suka dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Ajakan boikot produk tertentu kerap muncul saat konflik di Palestina dan Israel memanas. Namun, ajakan boikot mereda saat eskalasi konflik menurun.
Di tengah kondisi tersebut ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebar hoaks bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel. Padahal, produk dimaksud merupakan hasil produksi anak bangsa. Ajakan boikot tersebut disertai saran membeli produk lain yang merupakan kompetitor.
Usman menuturkan pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong di media sosial atau dunia maya lain secara otomatis.
Kedua, patroli siber menggunakan sumber daya manusia yang bekerja secara tim dan dibagi dalam tiga shift secara bergantian selama 24 jam memantau media sosial. Ketiga, adalah laporan masyarakat.
"Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari, kalau memang fix hoaks atau ujaran kebencian maka kami akan minta platform untuk men-take down," katanya.
Menyikapi ini, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) KH Marzuki Mustamar mengungkapkan alasan NU tidak pernah melarang boikot produk tertentu. Dia berpendapat bahwa sedikit banyak pada akhirnya masyarakat Indonesia masih membutuhkan produk-produk asing.
Menurut dia, aksi boikot akan berdampak pada kesejahteraan pegawai pabrik yang mayoritas juga masyarakat muslim. Artinya, apabila diboikot maka yang terkena banyak PHK adalah warga muslim. "Jadi saya mohon jangan menuruti emosi karena nanti Indonesia yang merugi," ujarnya.
(jon)
tulis komentar anda