Mendagri Ungkap 7 Stakeholder Kunci Sukses Pemilu 2024, Siapa Saja?

Misalnya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dirinya berharap KPU harus mampu membuat program-program dengan baik dari tahapan serta aturan Pemilu. Tak kalah penting pula peran dari kepala daerah.

“Kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana, yang tak punya gedung, ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu. Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau enggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya pemda,” jelasnya.

Dia menegaskan, salah satu peran kepala daerah dalam mendukung pemilu dan Pilkada 2024 yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dirinya juga tak ragu mendorong pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan pemilu tersebut.

Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait hal ini sebagai dasar hukum. Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, Tito mendorong pemda di Sultra segera mengalokasikan anggaran dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Baru enam daerah (di Sultra) yang sudah melakukan NPHD, baru enam. Saya terima kasih yang sudah sepakat tanda tangan NPHD, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Kabupaten Muna,” kata Tito.