Dubes RI untuk RRT Berbagi Pengalaman China Atasi Corona
Kamis, 30 April 2020 - 09:57 WIB
Duta Besar RI untuk Tiongkok (China) merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun. Foto/Istimewa
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menggelar diskusi online via Zoom. Diskusi mengusung tema utama, "Belajar dari Dunia Mengatasi Covid-19", Rabu (29/4/2020) malam.
Diskusi menghadirkan Duta Besar RI untuk Tiongkok (China) merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun sebagai narasumber. Dua narasumber lainnya, dr. Tirta yang merupakan Co-Founder Kurir Kebaikan serta M. Ageng Dendy, sekretaris jenderal (sekjen) DPP GMNI.
Diskusi garapan DPP GMNI Bidang Riset dan Teknologi ini dipandu Charis Subarkha. Dalam diskusi ini, narasumber bergantian menyampaikan paparannya. Dimulai dari Dubes RI untuk Tiongkok itu. (Baca juga: Jabar Sepakat Ajukan PSBB Tingkat Provinsi)
Disampaikan Djauhari, beberapa kebijakan dari Pemerintah China ata Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang telah dilakukan sejauh ini yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit sementara, tempat layanan pemeriksaan. Lalu mobilisasi tenaga medis ke Provinsi Hubei yang menjadi epicentrum wabah virus Corona atau Covid-19.
"Kebijakan wajib menggunakan masker juga menuntut untuk China penyediaan masker secara masif. Maka pemerintah china mengalihfungsikan pabrik-pabrik menjadi industri alat kesehatan, dan menjadikan china suplayer utama alat kesehatan di dunia," katanya.
Pemerintah China juga menerapkan kebijakan memperpanjang masa physical distancing. Dan tak mengizinkan warga untuk berpergian keluar daerah termasuk pulang ke kampung halaman. Serta meliburkan sekolah-sekolah, membatalkan even besar, menunda sidang tahunan partai penguasa.
"Dalam sektor ekonomi Pemerintah China memberikan bantuan kepada kalangan yg paling terpukul, memberikan insentif kepada UKM, karena sebagai salah satu penopang utama ekonomi china," lanjut Djauhari.
Pada Desember, total cadangan devisa China mencapai USD 3,3 triliun, atau setara 25-30 kali cadangan devisa negara Indonesia. Sekarang ini tersisa USD 3,1 trilun yg telah terpakai untuk penanggulangan corona.
Langkah lain juga dilakukan China seperti transparency and coordinated action yang melaporkan perkembangan secara transparan dan diverifikasi oleh WHO.
Diskusi menghadirkan Duta Besar RI untuk Tiongkok (China) merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun sebagai narasumber. Dua narasumber lainnya, dr. Tirta yang merupakan Co-Founder Kurir Kebaikan serta M. Ageng Dendy, sekretaris jenderal (sekjen) DPP GMNI.
Diskusi garapan DPP GMNI Bidang Riset dan Teknologi ini dipandu Charis Subarkha. Dalam diskusi ini, narasumber bergantian menyampaikan paparannya. Dimulai dari Dubes RI untuk Tiongkok itu. (Baca juga: Jabar Sepakat Ajukan PSBB Tingkat Provinsi)
Disampaikan Djauhari, beberapa kebijakan dari Pemerintah China ata Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang telah dilakukan sejauh ini yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit sementara, tempat layanan pemeriksaan. Lalu mobilisasi tenaga medis ke Provinsi Hubei yang menjadi epicentrum wabah virus Corona atau Covid-19.
"Kebijakan wajib menggunakan masker juga menuntut untuk China penyediaan masker secara masif. Maka pemerintah china mengalihfungsikan pabrik-pabrik menjadi industri alat kesehatan, dan menjadikan china suplayer utama alat kesehatan di dunia," katanya.
Pemerintah China juga menerapkan kebijakan memperpanjang masa physical distancing. Dan tak mengizinkan warga untuk berpergian keluar daerah termasuk pulang ke kampung halaman. Serta meliburkan sekolah-sekolah, membatalkan even besar, menunda sidang tahunan partai penguasa.
"Dalam sektor ekonomi Pemerintah China memberikan bantuan kepada kalangan yg paling terpukul, memberikan insentif kepada UKM, karena sebagai salah satu penopang utama ekonomi china," lanjut Djauhari.
Pada Desember, total cadangan devisa China mencapai USD 3,3 triliun, atau setara 25-30 kali cadangan devisa negara Indonesia. Sekarang ini tersisa USD 3,1 trilun yg telah terpakai untuk penanggulangan corona.
Langkah lain juga dilakukan China seperti transparency and coordinated action yang melaporkan perkembangan secara transparan dan diverifikasi oleh WHO.
tulis komentar anda