Cegah Hoaks di Pemilu 2024, Bawaslu Tekankan Literasi Digital Harus Dibangun
Jum'at, 13 Oktober 2023 - 09:50 WIB
Lolly menjelaskan upaya penindakan Bawaslu dalam menangkal informasi hoaks, dengan membangun kerjasama antarlembaga. Terbukti, salah satu langkahnya, Bawaslu sudah menggandeng Kemenkominfo dan BSSN dalam Satgas Patroli Siber di media sosial.
"Nah ini untuk percepatan. Karena keterbatasan norma Bawaslu untuk menjangkau terkait informasi hoaks kepemiluan, maka mau tidak mau kan Bawaslu harus menggandeng kementrian lembaga yang memiliki otoritas terkait," tegasnya.
Selain itu, Lolly menegaskan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik, menjadi acuan Bawaslu dalam memitigasi sekaligus mencegah terjadinya hoaks saat kampanye media sosial jelang masa kampanye Pemilu Serentak 2024.
"IKP tematik tentang kampanye di media sosial yang akan Bawaslu luncurkan nanti, untuk mengukur dampak, bagaimana pergerakannya, hingga siapa pelakunya, sehingga memudahkan Bawaslu melakukan pencegahan dengan tepat sasaran," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa menyatakan, dukungan DPR dalam melakukan penindakan yang dilakukan Bawaslu dalam rangka upaya penguatan penindakan, tidak pernah dikritisi. Artinya dalam upaya mencegah kampanye hitam di media sosial, DPR selalu memberi dukungan.
"Nah ini untuk percepatan. Karena keterbatasan norma Bawaslu untuk menjangkau terkait informasi hoaks kepemiluan, maka mau tidak mau kan Bawaslu harus menggandeng kementrian lembaga yang memiliki otoritas terkait," tegasnya.
Selain itu, Lolly menegaskan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik, menjadi acuan Bawaslu dalam memitigasi sekaligus mencegah terjadinya hoaks saat kampanye media sosial jelang masa kampanye Pemilu Serentak 2024.
"IKP tematik tentang kampanye di media sosial yang akan Bawaslu luncurkan nanti, untuk mengukur dampak, bagaimana pergerakannya, hingga siapa pelakunya, sehingga memudahkan Bawaslu melakukan pencegahan dengan tepat sasaran," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa menyatakan, dukungan DPR dalam melakukan penindakan yang dilakukan Bawaslu dalam rangka upaya penguatan penindakan, tidak pernah dikritisi. Artinya dalam upaya mencegah kampanye hitam di media sosial, DPR selalu memberi dukungan.
Lihat Juga :