Pemprov Jateng Diganjar Penghargaan Terbaik Pertama Pengelolaan JDIH Nasional

Nana menambahkan bahwa prestasi yang diraih ini memacu JDIH Provinsi Jawa Tengah untuk semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, JDIH di Kabupaten/Kota, DPRD dan Perguruan Tinggi. Ia juga berharap JDIH inidapat terus dikembangkan dan ditingkatkan secara optimal. Sebab, layanan informasi hukum menjadi kewajiban Pemerintah sampai level desa. Dengan begitu, hak masyarakat atas informasi hukum dapat terpenuhi.

Sementara itu, Yasonna Laoly juga menyampaikan bahwa penghargaan JDIHN ini diberikan dengan standar penilaian yang cukup ketat. Menurutnya, JDIH harus bisa memberikan pelayanan informasi hukum yang akurat, tepat, mudah, dan cepat kepada masyarakat.

"Kita memberikan JDIHN Award kepada anggota JDIH di daerah yang berhasil membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terkoneksi atau terintegrasi dengan JDIHN," ujarnya.

Ia pun menambahkan, integrasi pengelolaan JDIH penting agar seluruh peraturan perundang-undangan dapat masuk dalam satu data. Mulai dari Undang-Undang dan peraturan di bawahnya seperti PP, Perpres, dan Perda, serta informasi hukum lain dan kebijakan pemerintahnantinya dapat terintegrasi. "Orang akan dapat mengakses informasi yang utuh, akurat, mudah, cepat," ucapnya.