Ganggu Netralitas, Polri Diminta Antisipasi Purnawirawan Dukung-mendukung Capres
Rabu, 27 September 2023 - 13:06 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada Polri mengantisipasi adanya kelompok purnawirawan dalam aksi dukung-mendukung capres-cawapres 2024 karena bisa mengganggu netralitas TNI-Polri. FOTO/DOK.MPI/RAKA DWI NOVIANTO
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada Polri untuk mengantisipasi adanya kelompok purnawirawan dalam aksi dukung-mendukung calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) 2024. Menurut Mahfud, aksi itu bisa mengganggu netralitas TNI-Polri .
Menurut Mahfud, munculnya dukungan yang diberikan para purnawirawan berpotensi menimbulkan kekhawatiran tidak netralnya TNI-Polri dalam Pilpres 2024.
"Ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung sosok A, B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud menjelaskan, netralitas TNI-Polri menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Tidak netralnya TNI-Polri hanya akan merusak kualitas demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, kata Mahfud, hal tersebut juga akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan berpotensi melegitimasi hasil pemilu sebagai bentuk hasil kecurangan.
"Kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu. Sementara kita ingin pemilu itu berjalan bermartabat dan damai," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, munculnya dukungan yang diberikan para purnawirawan berpotensi menimbulkan kekhawatiran tidak netralnya TNI-Polri dalam Pilpres 2024.
"Ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung sosok A, B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud menjelaskan, netralitas TNI-Polri menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Tidak netralnya TNI-Polri hanya akan merusak kualitas demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, kata Mahfud, hal tersebut juga akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan berpotensi melegitimasi hasil pemilu sebagai bentuk hasil kecurangan.
"Kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu. Sementara kita ingin pemilu itu berjalan bermartabat dan damai," ujar Mahfud.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda