Kepala BNPT Usul Kontrol Rumah Ibadah Dinilai demi Menjaga NKRI
Jum'at, 08 September 2023 - 14:11 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Rycko Amelza. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ), Komjen Pol Rycko Amelza mengusulkan untuk mengontrol rumah ibadah dinilai sebagai upaya BNPT dalam menjaga NKRI. Hal ini dikatakan oleh Ketua Jaringan Mubaligh Muda Indonesia (JAMMI), Irfaan Sanoesi.
"JAMMI menyadari statement Kepala BNPT menuai kontroversi di tengah masyarakat. Namun setelah melakukan tabayun dari pihak BNPT semuanya menjadi terang benderang. Bahwa spirit Kepala BNPT adalah menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, dimulai dari rumah ibadah di seluruh Indonesia," kata Irfaan, Jumat (8/9/2023).
"Yang ditekankan oleh Pak Rycko adalah upaya kolaboratif dari semua elemen masyarakat, tak hanya pemerintah. Karena contohnya masjid tidak mungkin pemerintah bisa menjangkau jumlah masjid yang banyak itu dan diawasi. Belum lagi rumah ibadah umat lain. Ini akan menguras tenaga dan anggaran," tambah Irfaan.
Irfaan mengemukakan, bahwa titik tekan BNPT adalah memberikan edukasi kepada penceramah agar memberikan pencerahaan untuk tidak saling membenci dan memaki, sehingga tercipta toleransi.
Kata dia, bahwa benih radikalisme dan terorisme adalah intoleransi dan anti perbedaan. Padahal menurutnya, perbedaan adalah sebuah takdir yang sulit dielakkan.
"Nah tugas edukasi itulah dilakukan oleh pengelola rumah ibadah. Diberi pengertian bahwa Indonesia adalah negeri majemuk. Dan perbedaan adalah hukum alam (sunnatullah)," ujarnya.
Sebab itu, diaI mendorong kepada sejumlah ormas untuk menciptakan mekanisme kolaboratif yang matang dan mantap.
"Di satu sisi, lebih teknis pengelola rumah ibadah menyiapkan sumber daya manusia atau tokoh agama yang mengedepankan cinta kasih. Menghindari para penceramah yang membabi-buta menyebarkan ajaran-ajaran kebencian dan intoleransi," ungkapnya.
Sementara di sisi pemerintah, menyiapkan regulasi yang dapat menguatkan tenun-tenun kebangsaan. Serta menyiapkan mekanisme dalam rangka membangun kesadaran kolektif terkait urgensi moderasi dalam beragama.
"Apalagi kebebasan beragama dan berekspresi dijamin oleh konstitusi negara kita. Sebaiknya gotong royong ini ditujukan untuk menguatkan tenun-tenun kebangsaan agar tidak mudah dikoyak oleh kepentingan sementara," tutup Irfaan.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza menggagas agar seluruh elemen terkait melakukan pengawasan kepada rumah ibadah, saat rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023). Hal itu pun mengundang polemik dan salah paham berbagai pihak.
"JAMMI menyadari statement Kepala BNPT menuai kontroversi di tengah masyarakat. Namun setelah melakukan tabayun dari pihak BNPT semuanya menjadi terang benderang. Bahwa spirit Kepala BNPT adalah menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, dimulai dari rumah ibadah di seluruh Indonesia," kata Irfaan, Jumat (8/9/2023).
"Yang ditekankan oleh Pak Rycko adalah upaya kolaboratif dari semua elemen masyarakat, tak hanya pemerintah. Karena contohnya masjid tidak mungkin pemerintah bisa menjangkau jumlah masjid yang banyak itu dan diawasi. Belum lagi rumah ibadah umat lain. Ini akan menguras tenaga dan anggaran," tambah Irfaan.
Irfaan mengemukakan, bahwa titik tekan BNPT adalah memberikan edukasi kepada penceramah agar memberikan pencerahaan untuk tidak saling membenci dan memaki, sehingga tercipta toleransi.
Kata dia, bahwa benih radikalisme dan terorisme adalah intoleransi dan anti perbedaan. Padahal menurutnya, perbedaan adalah sebuah takdir yang sulit dielakkan.
"Nah tugas edukasi itulah dilakukan oleh pengelola rumah ibadah. Diberi pengertian bahwa Indonesia adalah negeri majemuk. Dan perbedaan adalah hukum alam (sunnatullah)," ujarnya.
Sebab itu, diaI mendorong kepada sejumlah ormas untuk menciptakan mekanisme kolaboratif yang matang dan mantap.
"Di satu sisi, lebih teknis pengelola rumah ibadah menyiapkan sumber daya manusia atau tokoh agama yang mengedepankan cinta kasih. Menghindari para penceramah yang membabi-buta menyebarkan ajaran-ajaran kebencian dan intoleransi," ungkapnya.
Sementara di sisi pemerintah, menyiapkan regulasi yang dapat menguatkan tenun-tenun kebangsaan. Serta menyiapkan mekanisme dalam rangka membangun kesadaran kolektif terkait urgensi moderasi dalam beragama.
"Apalagi kebebasan beragama dan berekspresi dijamin oleh konstitusi negara kita. Sebaiknya gotong royong ini ditujukan untuk menguatkan tenun-tenun kebangsaan agar tidak mudah dikoyak oleh kepentingan sementara," tutup Irfaan.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza menggagas agar seluruh elemen terkait melakukan pengawasan kepada rumah ibadah, saat rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023). Hal itu pun mengundang polemik dan salah paham berbagai pihak.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda