Ketua KY Ungkap Kusutnya Mafia PKPU di Depan Pimpinan KPK
Kamis, 24 Agustus 2023 - 13:32 WIB
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkapkan adanya dugaan mafia Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Foto/Arie Dwi Satrio
JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial ( KY ) Amzulian Rifai mengungkapkan adanya dugaan mafia Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dia mendapat banyak laporan dari masyarakat berkaitan dengan kusutnya mafia PKPU.
"Saya tidak menggurui di dalam soal isu-isu yang terjadi di peradilan. Tapi saya mengingatkan yang terakhir, soal PKPU. Bagaimana kasus-kasus sekarang Pak, atas nama PKPU, ternyata ada mafia di situ," kata Amzulian Rifai di depan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepamahaman di Kantor KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Rifai mengakui bukan orang yang berkecimpung di bidang hukum bisnis. Namun, ia menjelaskan bahwa sedikit banyak mengetahui soal PKPU.
Dirinya melihat banyak putusan PKPU yang janggal. Oleh karenanya, ia berharap KPK untuk mendalami.
"Silakan KPK dalami, banyak putusan-putusan yang aneh, mungkin kalau KPK mau dalami, mulai dari siapa yang mengusulkan PKPU," ujarnya.
Rifai menerangkan bahwa banyak mendapat laporan dari masyarakat soal mafia PKPU mulai dari saat menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI hingga KY. "Jadi baik saya sebagai Ketua Ombudsman dulu, maupun sekarang, beberapa orang menemui saya, menceritakan kusutnya mafia PKPU itu," jelasnya.
Menurutnya, KY tidak mampu untuk menjangkau laporan terkait adanya dugaan mafia PKPU. Namun, ia merasa sedih karena banyak masyarakat yang kesulitan mencari keadilan karena adanya mafia PKPU.
"Saya tidak mampu menjangkaunya bagaimana orang kemana lagi mencari keadilan, harta bendanya, misalnya nih contoh, dia punya utang hanya misalnya Rp1 miliar, tapi dia kehilangan aset-asetnya sampai ratusan miliar, dengan alasan PKPU, Anda tidak punya kewenangan lagi," ucapnya.
Atas dasar itu, Rifai meminta agar KPK mengusut dugaan mafia PKPU tersebut. Sebab, menurutnya, itu bisa jadi ladang baru bagi KPK. "Ini menurut saya ladang baru bagi KPK untuk mendalami dan kita siap kerja sama untuk isu seperti ini," pungkasnya.
Lihat Juga: KPK Verifikasi Laporan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bansos Gubernur Kalteng Rp547,89 miliar
"Saya tidak menggurui di dalam soal isu-isu yang terjadi di peradilan. Tapi saya mengingatkan yang terakhir, soal PKPU. Bagaimana kasus-kasus sekarang Pak, atas nama PKPU, ternyata ada mafia di situ," kata Amzulian Rifai di depan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepamahaman di Kantor KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Rifai mengakui bukan orang yang berkecimpung di bidang hukum bisnis. Namun, ia menjelaskan bahwa sedikit banyak mengetahui soal PKPU.
Dirinya melihat banyak putusan PKPU yang janggal. Oleh karenanya, ia berharap KPK untuk mendalami.
"Silakan KPK dalami, banyak putusan-putusan yang aneh, mungkin kalau KPK mau dalami, mulai dari siapa yang mengusulkan PKPU," ujarnya.
Rifai menerangkan bahwa banyak mendapat laporan dari masyarakat soal mafia PKPU mulai dari saat menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI hingga KY. "Jadi baik saya sebagai Ketua Ombudsman dulu, maupun sekarang, beberapa orang menemui saya, menceritakan kusutnya mafia PKPU itu," jelasnya.
Menurutnya, KY tidak mampu untuk menjangkau laporan terkait adanya dugaan mafia PKPU. Namun, ia merasa sedih karena banyak masyarakat yang kesulitan mencari keadilan karena adanya mafia PKPU.
"Saya tidak mampu menjangkaunya bagaimana orang kemana lagi mencari keadilan, harta bendanya, misalnya nih contoh, dia punya utang hanya misalnya Rp1 miliar, tapi dia kehilangan aset-asetnya sampai ratusan miliar, dengan alasan PKPU, Anda tidak punya kewenangan lagi," ucapnya.
Atas dasar itu, Rifai meminta agar KPK mengusut dugaan mafia PKPU tersebut. Sebab, menurutnya, itu bisa jadi ladang baru bagi KPK. "Ini menurut saya ladang baru bagi KPK untuk mendalami dan kita siap kerja sama untuk isu seperti ini," pungkasnya.
Lihat Juga: KPK Verifikasi Laporan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bansos Gubernur Kalteng Rp547,89 miliar
(rca)
tulis komentar anda